JCCNetwork.id-Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh militer Amerika Serikat (AS) telah memicu kecaman internasional, ketegangan geopolitik baru, serta ancaman terhadap stabilitas hidup jutaan warga Venezuela, menurut pernyataan pemerintah Rusia dan sekutunya.
Operasi militer besar-besaran yang dilancarkan oleh AS pada 3 Januari 2026 berhasil menangkap Maduro dan Flores dan kemudian membawanya ke New York, AS, di mana keduanya menghadapi dakwaan narco-terrorism (terorisme narkoba) yang dibacakan oleh Jaksa Agung AS. Maduro dan Flores telah menyatakan tidak bersalah dalam persidangan di pengadilan federal.
Pemerintah Venezuela dan sekutu internasional seperti Rusia, China, dan Korea Utara mengecam keras tindakan AS tersebut.
Kremlin menilai tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional yang mengancam nyawa dan kesejahteraan rakyat Venezuela, karena minyak menjadi tumpuan utama perekonomian negara itu.
Dalam kondisi ini, Mahkamah Agung Venezuela mengambil langkah darurat dengan mentransfer kekuasaan Presiden sementara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang kemudian dilantik di hadapan Majelis Nasional pada 5 Januari 2026.
Reaksi global atas intervensi AS tidak hanya terbatas pada kecaman. Presiden AS Donald Trump menyatakan kepada media bahwa negaranya akan memberikan “jaminan keamanan total” kepada perusahaan minyak yang berinvestasi di Venezuela dan menargetkan potensi pendapatan dari minyak negara itu mencapai miliaran hingga triliunan dolar.
Sementara itu, AS juga secara intensif memperluas tekanan terhadap industri energi Venezuela, termasuk penyitaan kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela di perairan Atlantik Utara dan Karibia.
Langkah ini merupakan bagian dari embargo minyak yang dipandang Washington sebagai cara untuk mengekang aliran pendapatan rezim Maduro.
Analis energi menyatakan bahwa pengambilalihan kontrol atas produksi minyak Venezuela dapat mendorong pertumbuhan produksi hingga 50% dalam 18–24 bulan jika kebijakan baru diterapkan, meski masih dipenuhi ketidakpastian politik dan hukum.
Kritik keras terhadap langkah AS juga datang dari komunitas internasional yang menilai intervensi tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional dan melanggar kedaulatan negara berdaulat.
Venezuela bahkan mengajukan permohonan pertemuan darurat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas situasi ini.
Situasi di Venezuela terus dipantau sementara dampaknya terhadap geopolitik, pasar minyak global, dan hubungan bilateral AS–sebagian negara lain masih berkembang.
