JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya, Senin (20/10/2025), Prabowo memerintahkan Kementerian Haji dan Umrah agar menurunkan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu keberangkatan jamaah Indonesia.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, yang turut meminta pihak Kementerian Haji dan Umrah untuk mengkaji biaya haji dapat diturunkan kembali melalui efisiensi anggaran, Senin kemarin.
Menurut Presiden, efisiensi menjadi kunci utama dalam menekan biaya haji yang saat ini masih dinilai tinggi. Ia menekankan pentingnya transparansi serta tata kelola keuangan yang akuntabel agar pelayanan haji bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti lamanya waktu tunggu calon jamaah haji Indonesia yang mencapai rata-rata 40 tahun. Ia meminta agar masa tunggu tersebut bisa dipangkas menjadi 26 tahun, dengan perencanaan yang lebih matang dan kerja sama lebih erat dengan pemerintah Arab Saudi.
Prabowo mengungkapkan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan atas permintaan langsung Pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya, urusan penyelenggaraan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji (BPH).
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Prabowo.
Langkah ini, lanjutnya, diharapkan memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam urusan haji dan mempercepat koordinasi lintas negara.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan kabar penting dari Arab Saudi yang untuk pertama kalinya dalam sejarah membuka izin bagi negara asing membeli lahan di Tanah Suci.
Kebijakan tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk mewujudkan rencana pembangunan “Kampung Indonesia” di Kota Makkah. Pemerintah Arab Saudi bahkan telah menawarkan sejumlah lahan strategis yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram.
Namun, proses pembelian lahan akan dilakukan melalui lelang terbuka, di mana Indonesia bersaing dengan sekitar 90 entitas lain.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” kata Prabowo.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menegaskan tekadnya memperkuat pelayanan haji sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Target efisiensi biaya dan percepatan waktu tunggu diharapkan menjadi tonggak baru dalam tata kelola penyelenggaraan haji nasional.
