JCCNetwork.id- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mewajibkan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melakukan skrining riwayat kesehatan (SRK) sebelum mengakses layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mulai September hingga Oktober 2025.
Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam kunjungannya ke Klinik Griya Husada 1, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (17/9/2025).
“SRK adalah bagian penting dari pendekatan preventif dalam program JKN. Ini bukan hanya formalitas administrasi, tapi alat untuk membangun kesadaran hidup sehat di masyarakat,” ujar Ghufron.
SRK diwajibkan bagi seluruh peserta JKN yang akan berobat ke puskesmas, klinik, maupun praktik dokter mandiri.
Prosesnya dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Mobile JKN, situs web BPJS Kesehatan, layanan WhatsApp PANDAWA, atau langsung dibantu oleh petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Ghufron, SRK memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, strok, kanker, hingga TBC.
Dengan pengisian kuesioner singkat terkait riwayat kesehatan, gaya hidup, dan kondisi keluarga, peserta dapat melakukannya cukup satu kali dalam setahun.
“Tujuan akhirnya adalah agar layanan JKN tidak hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga mencegah masyarakat jatuh sakit. Ini adalah budaya promotif dan preventif yang ingin kami bangun bersama peserta dan fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Data BPJS Kesehatan mencatat, lebih dari 45 juta peserta telah melakukan SRK pada tahun 2024. Hasil skrining tersebut telah membantu fasilitas kesehatan melakukan intervensi dini dan mengurangi risiko komplikasi penyakit.
Senada dengan Ghufron, Ketua Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai kebijakan ini sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat.
“Negara tidak boleh hanya hadir saat rakyat sakit. Justru melalui skrining, kita bisa melakukan pencegahan. Pemerintah daerah juga harus turun tangan mengawal pelaksanaannya,” kata Timbul.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, termasuk dengan memastikan ketersediaan tenaga dokter yang bisa mendatangi peserta JKN di wilayah masing-masing.
“Dokter perlu melihat langsung pola hidup dan lingkungan peserta agar skrining tidak hanya berhenti sebagai data, tapi benar-benar menjadi gerakan kesadaran bersama,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, BPJS Kesehatan juga mengapresiasi upaya Klinik Griya Husada 1 yang telah menghadirkan Pojok Mobile JKN untuk mempermudah peserta mengakses layanan digital, termasuk SRK.
Klinik ini juga telah menerapkan sistem rekam medis elektronik (ERM) yang terintegrasi dengan antrean Mobile JKN, menjadikan pelayanan lebih efisien dan transparan.
“Dengan berbagai inovasi tersebut, kami ingin menjadikan Klinik Griya Husada 1 sebagai contoh nyata fasilitas kesehatan yang adaptif terhadap kebijakan dan semangat promotif-preventif JKN,” ujar Kepala Klinik, Muhammad Hilmi Syafruddin.
