JCCNetwork.id- Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta agar penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank milik negara (Himbara) difokuskan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai, kebijakan tersebut harus diarahkan pada sektor produktif agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat bawah.
“Seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia juga mendorong Kementerian Keuangan untuk menerbitkan regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna mengatur pihak-pihak yang berhak menerima manfaat dari penempatan dana tersebut.
Meskipun demikian, Said menegaskan bahwa kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menempatkan dana di bank Himbara tidak menyalahi aturan.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang APBN 2025, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).
bagi DPR no issue. Justru isunya bagi DPR adalah Rp200 triliun itu agar mampu meningkatkan produktivitas, daya beli, sehingga ekonomi bisa tumbuh, kata dia.
“Sehingga penempatan Rp200 triliun itu bagi DPR no issue. Justru isunya bagi DPR adalah Rp200 triliun itu agar mampu meningkatkan produktivitas, daya beli, sehingga ekonomi bisa tumbuh,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencairkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himbara pada Jumat (12/9).
Rinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp10 triliun.
