JCCNetwork.id-Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat di forum global.
Hal ini disampaikannya dalam Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/02).
“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Sugiono.
Menlu RI menyoroti berbagai tantangan global, termasuk kesenjangan pembangunan, diskriminasi, Islamofobia, serta krisis di Palestina.
Ia menegaskan bahwa setiap negara harus menjadikan HAM sebagai pusat kebijakan nasional guna menciptakan kesejahteraan yang merata.
Desak Penghentian Genosida di Palestina
Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan posisi tegas Indonesia terhadap isu Palestina.
Ia mengecam keras pendudukan Israel dan menuntut komunitas internasional, terutama negara-negara yang mengklaim menjunjung tinggi HAM, untuk menghentikan perang genosida Israel di Palestina.
“Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya,” kata Sugiono.
Ia juga menyoroti peran Dewan HAM PBB yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung HAM, bukan alat politik antarnegara.
Program Prioritas Pemerintah
Sugiono turut memaparkan berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung hak-hak dasar rakyat, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, serta layanan cek kesehatan gratis.
“Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyatnya,” kata Sugiono.
PBB Soroti Krisis Global
“Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen tulus dan kemitraan setara. Tak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain,” kata dia.
Dalam pertemuan yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menekankan pentingnya pendekatan berbasis fakta, hukum, dan empati dalam kebijakan internasional.
“Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina,” kata dia.
Ia menyerukan tindakan nyata dalam menangani konflik dan menegakkan keadilan, khususnya di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.
“Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menekankan bahwa HAM adalah “oksigen kemanusiaan”yang kini terancam oleh konflik global, ketidakadilan ekonomi, serta penyalahgunaan teknologi.
Mengenai Palestina, Guterres menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, serta penerapan solusi dua negara guna mencapai perdamaian yang adil.
Peran Indonesia di Dewan HAM PBB
Saat ini, Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.
Dalam kapasitasnya, Indonesia terus mengangkat berbagai isu strategis, termasuk perjuangan hak-hak Palestina, krisis Rohingya, intoleransi berbasis agama, hak atas pembangunan, serta penguatan kapasitas HAM.
Pertemuan HLS ini dihadiri oleh lebih dari 128 pejabat tinggi dari berbagai negara, termasuk menteri luar negeri dan deputi perdana menteri, yang membahas langkah konkret dalam menegakkan HAM di tingkat global.
