JCCNetwork.id-Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) melontarkan kritik terhadap kehadiran tiga pejabat pemerintah dalam diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026).
Dalam pernyataan resminya, SEMA UGM menilai forum yang menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko itu belum mampu menjawab berbagai persoalan yang saat ini menjadi sorotan publik.
“Di kala masyarakat sudah terlalu sesak dengan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini. Rakyat di berbagai kota sudah turun ke jalan, berteriak dengan serenteng tuntutannya, tetapi di mana pemerintah saat itu?” tulis pernyataan tersebut.
Mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang menurut mereka masih menuai kritik di tengah masyarakat.
“Nusron Wahid, menteri ATR/BPN menolak mengakui adanya ratusan tanah adat yang dicuri untuk program food estate. Sudaryono, wakil menteri pertanian, juga mengelak mengakui krisis yang saat ini terjadi yaitu kebocoran APBN akibat program populis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,” bunyi pernyataan tersebut.
Mereka menilai pemerintah belum memberikan respons memadai terhadap berbagai aspirasi dan protes yang muncul di sejumlah daerah.
SEMA UGM juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan agraria yang dinilai masih berlangsung.
Kritik tersebut disampaikan melalui unggahan resmi organisasi mahasiswa itu di media sosial.
Dalam keterangannya, mahasiswa menyinggung berbagai isu, mulai dari konflik agraria, pelaksanaan program pangan nasional, hingga kondisi masyarakat miskin.
Mereka menilai diskusi mengenai Pancasila seharusnya dibarengi dengan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
SEMA UGM secara khusus mengkritik pernyataan sejumlah pejabat yang dianggap belum mengakui adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Mereka menyoroti isu penyerobotan tanah adat yang dikaitkan dengan program food estate serta dugaan kebocoran anggaran pada sejumlah program prioritas pemerintah.
Melalui pernyataan tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bertujuan mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
