JCCNetwork.id- Pemerintah menilai tercapainya kesepakatan damai antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel berpotensi memberikan dampak positif terhadap kondisi fiskal Indonesia pada tahun anggaran 2026. Stabilitas geopolitik yang mulai terbentuk di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, diyakini dapat menekan risiko lonjakan harga energi global yang selama ini menjadi salah satu faktor utama pembebanan anggaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, meredanya ketegangan di kawasan tersebut berpotensi mengurangi kebutuhan pemerintah untuk mengalokasikan dana besar bagi subsidi energi. Dengan demikian, ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi sehingga akan jauh berkurang, ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden. Jadi kita lihat seperti apa dan baru kita adjust,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam (15/6/2026).
Menurutnya, pemerintah masih akan terus memantau perkembangan implementasi kesepakatan damai tersebut sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul kabar mengenai tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri konflik yang selama beberapa waktu terakhir menimbulkan ketidakpastian terhadap pasar energi dunia. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat menghentikan berbagai tindakan yang memicu eskalasi, termasuk blokade yang dilakukan AS terhadap Iran.
Kesepakatan itu juga mencakup rencana pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang selama ini menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia. Penandatanganan resmi perjanjian dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026.
Presiden AS Donald Trump menyebut perjanjian tersebut akan menjamin kelancaran arus pelayaran internasional di Selat Hormuz secara permanen. Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan bahwa langkah tersebut akan diikuti dimulainya kembali perundingan terkait program nuklir selama 60 hari, setelah pencairan sejumlah dana milik Teheran yang sebelumnya dibekukan.
Kesepakatan damai itu mendapat sambutan luas dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menilai langkah tersebut sebagai peluang penting untuk menciptakan stabilitas dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Dukungan serupa datang dari kelompok negara E4 yang terdiri atas Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Dalam pernyataan bersama, mereka menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan AS, Iran, dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) guna memastikan pengembangan nuklir Iran tetap berada dalam koridor damai dan tidak mengarah pada kepemilikan senjata nuklir.
“Kami siap bekerja sama dengan AS, Iran, dan IAEA (Lembaga Ketenagaan Nuklir PBB) untuk mencapai tujuan ini,” tulis pernyataan tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tercapainya kesepakatan tersebut sebagai hasil nyata dari upaya diplomasi internasional yang melibatkan banyak pihak. Ia mendesak seluruh pihak yang terlibat untuk segera melaksanakan isi perjanjian demi menjamin keamanan kawasan dan kelancaran perdagangan global.
Macron juga menekankan pentingnya pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa syarat karena jalur tersebut memiliki peran vital terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Menurutnya, komunitas internasional siap memberikan dukungan agar implementasi perjanjian berjalan efektif.
“Saya menyerukan implementasi yang cepat dan penuh oleh semua pihak yang berperang. Perjanjian ini harus memungkinkan pembukaan kembali Selat Hormuz secara mendesak dan tanpa syarat, yang siap didukung oleh misi internasional yang didirikan bersama Inggris,” tegas Macron.
Dari Berlin, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan apresiasi kepada pemerintah AS dan Iran atas keberhasilan mencapai terobosan diplomatik. Ia meyakini kesepakatan tersebut dapat menjadi titik awal bagi pemulihan ekonomi global yang selama ini terdampak ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
“Sangat penting untuk menerapkannya dengan tekad yang kuat,” tambahnya.
Merz menegaskan bahwa keberhasilan perjanjian tidak hanya ditentukan oleh proses penandatanganan, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjalankan setiap poin yang telah disepakati.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyoroti pentingnya kebebasan navigasi di Selat Hormuz bagi kepentingan perdagangan internasional. Inggris, kata dia, tetap mendukung upaya diplomasi sekaligus menegaskan posisi bahwa Iran tidak boleh memiliki kemampuan senjata nuklir.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut dinilai menjadi kabar positif di tengah upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Jika harga minyak dunia dapat terkendali akibat berkurangnya ketegangan di Timur Tengah, tekanan terhadap belanja subsidi energi berpotensi menurun sehingga APBN memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan dan berbagai program prioritas pemerintah pada 2026.
