Hari Terakhir Sengketa Pileg 2024, MK Putuskan 31 Perkara Krusial

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menutup rangkaian panjang penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 dengan menggelar sidang pembacaan putusan terakhir pada hari ini, Senin (10/6/2024).

Dalam sidang yang menjadi puncak dari proses hukum yang intensif ini, MK dijadwalkan akan memutuskan 31 perkara PHPU yang tersisa, menyelesaikan seluruh rangkaian penanganan sengketa legislatif tahun ini.

- Advertisement -

“MK akan menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk 31 perkara PHPU Legislatif pada Senin,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, dalam keterangannya, Senin (10/6/2024) pagi.

Penanganan PHPU Pileg 2024 oleh MK bukanlah proses yang singkat. Dari total 297 perkara yang diterima tahun ini, MK telah menjalankan tahap-tahap penting yang memastikan setiap kasus diperiksa dengan seksama. Pada 21-22 Mei lalu, MK telah melakukan tahap dismissal, di mana sebanyak 191 perkara ditolak pada tahap awal karena tidak memenuhi syarat formal atau substantif.

Selanjutnya, pada tanggal 6-7 Juni, MK memutuskan 75 dari 106 perkara sengketa yang diajukan, menyisakan 31 perkara untuk diputuskan pada hari ini. Putusan-putusan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

- Advertisement -

“Sehingga, hari ini merupakan sidang terakhir dari seluruh rangkaian tahapan PHPU 2024,” ucap Fajar.

Proses PHPU ini dijalankan sesuai dengan Peraturan MK 1/2024, yang mengharuskan penyelesaian semua sengketa pemilihan legislatif pada tanggal 10 Juni 2024. Dengan demikian, sidang hari ini menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian tahapan PHPU 2024, menegaskan komitmen MK sebagai “The Guardian of Constitution” dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

- Advertisement -

Rangkaian persidangan PHPU yang telah berlangsung beberapa minggu ini mencerminkan tugas berat yang diemban MK dalam mengawal demokrasi di tanah air. Setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya mengakhiri sengketa antara para pihak yang berperkara, tetapi juga memperkokoh kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum dan mekanisme penyelesaiannya.

BERITA TERBARU

spot_img

EKONOMI

TERPOPULER