JCCNetwork.id- Dalam langkah yang mengejutkan, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menunda relaksasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mobil listrik dari tahun 2024 hingga 2026. Keputusan ini membawa pertanyaan mendalam tentang implikasi sebenarnya bagi ekonomi Indonesia dari kebijakan yang kontroversial ini.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, awalnya keputusan tersebut mungkin tampak sebagai dorongan positif bagi pengembangan industri mobil listrik yang ramah lingkungan, yang berpotensi mengurangi tingkat polusi di tanah air dan meningkatkan penggunaan komponen lokal.
Namun, pertanyaan mendasar muncul saat kita menjelajahi lebih dalam, apakah Indonesia benar-benar akan menerima dampak positif yang signifikan dari kebijakan TKDN ini, ataukah kita akan tetap terjebak dalam ketergantungan terhadap pihak asing, terutama dalam hal pengendalian bahan baku penting seperti nikel?
“Terutama dalam hal penguasaan bahan baku kunci seperti nikel?,” kata Achmad, Rabu (14/8/2023).
TTKDN dirancang untuk mendorong pemanfaatan komponen lokal dalam produk impor, yang pada dasarnya merupakan pendekatan bijak. Namun, tantangan terbesar muncul dalam produksi baterai kendaraan listrik, yang sangat bergantung pada sumber daya kritis seperti nikel.
Kenyataannya, Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, tetapi paradoxically, sumber daya alam ini terutama dimanfaatkan dalam produk impor, sementara manfaat ekonominya justru terkonsentrasi di tangan perusahaan asing, khususnya dari Cina, yang mengontrol rantai pasokan.
Perubahan jadwal hingga tahun 2026 pada kebijakan TKDN ini tampaknya hanya memperpanjang status quo. Meskipun target kandungan lokal tercapai, sulit untuk melihat bagaimana Indonesia akan benar-benar merasakan dampak ekonomi yang substansial dari sumber daya alam yang dimilikinya.
“Perusahaan-perusahaan asing yang menguasai pasokan nikel akan tetap mengambil manfaat ekonomi, sementara Indonesia mungkin hanya mendapatkan sedikit bagian dari nilai tambah yang dihasilkan,” ucapnya.
Jalan Keluar dari Kebuntuan
Langkah pertama adalah dengan mengambil kendali atas sumber daya alam kita, khususnya nikel. Investasi dalam pengembangan teknologi dan fasilitas pengolahan nikel menjadi langkah penting.
Mendorong produksi baterai kendaraan listrik yang sepenuhnya independen (diproduksi di dalam negeri) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi langkah maju yang perlu diambil. Ini akan mencegah konsentrasi manfaat ekonomi di tangan pihak asing.
Namun, kesuksesan langkah ini memerlukan keberanian dari para pengambil kebijakan, kerja sama kuat antara pemerintah, industri, dan lembaga riset. Rencana jangka panjang harus benar-benar berfokus pada upaya untuk mengatasi ketergantungan pada sumber daya asing dan mencapai kemandirian dalam produksi baterai kendaraan listrik. Ini tentu bukanlah tugas yang mudah, tetapi menjadi langkah penting menuju masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat.
Kesimpulannya, revisi jadwal TKDN mobil listrik yang ditunda hingga tahun 2026 menghadirkan pertanyaan kritis bagi Indonesia. Kita harus melihat melampaui angka-angka TKDN dan menggali potensi ekonomi nyata yang dimiliki negeri ini.
Melalui pengendalian sumber daya alam, pengembangan teknologi lokal, dan pencapaian kemandirian dalam produksi baterai kendaraan listrik, Indonesia memiliki kesempatan untuk merubah permainan dalam industri ini dan mendapatkan dampak ekonomi yang signifikan serta kedaulatan atas sumber daya alamnya.
“Indonesia dapat mengubah permainan dalam industri ini dan mendapatkan manfaat ekonomi yang substansial serta kedaulatan atas sumber daya alamnya,” tutupnya.
