Oleh : Hamis Souwakil (Sekretaris Bidang Polhukam PP KAMMI)
JCCNetwork.id – Momentum Pemilu 2024 mendatang adalah kesempatan konstitusional rakyat memperbaiki dan mengganti pemerintahan secara sah, mengikat dan final.
Dengan panduan UU No. 7 Tahun 2017 rakyat dituntun dan dituntut untuk menentukan pilihan secara sadar dan tanpa paksaan.
Sehingga, pemilu dapat dilangsungkan dengan rasional dan dapat terhindar dari modus-modus transaksional yang sarat kepentingan (person) dan berpotensi merusak pemilu serta masa depan negara; provinsi dan kabupaten-kota.
Pemilu yang dilangsungkan secara demokrasi berdasarkan pasal 3, menjadi momentum filterisasi pemimpin sehingga produk hasil pemilu adalah sifatnya selektif dan dapat memahami subtansi politik pasca pemilu.
Kita punya harapan besar lewat hasil pemilu, kelak para pemimpin yang dipilih dapat merealisasikan tujuan-tujuan negara untuk pencapaian pembangunan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa hingga menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
Namun, ketika kelak banyak kekurang-kekurangan dan kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat, lalu menuai kritikan publik.
Saya hanya ingin para calon pemimpin negeri ini dapat memahami dan meresapi secara mendalam ungkapan dahsyat ini “Demokrasi adalah proses dimana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan disalahkan” (Baca: Bertrand Russell).
Momentum politik hari ini, harus dapat dipastikan memiliki karakter yang berbeda dari politik pemilu tahun-tahun terlewatkan.
Hal ini tentu harus dipicu dari para calon yang ada, eksekutif ataupun legislatif agar hasil pemilu 2024 tidak hanya saja melahirkan brilian leader, namun juga dapat menghindari potensi-potensi perpecahan yang menjadikan bangsa ini menjadi terbelah.
