JCCNetwork.id- Migran Indonesia di Luar Negeri dibalik bayang-bayang yang gelap. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengungkapkan sebuah fakta yang mengguncangkan: sebanyak 4,4 juta pekerja migran Indonesia (PMI) berada di luar negeri secara tidak resmi, hidup dalam bahaya dan berisiko menjadi korban kekerasan. Kabar ini membuka tabir kelam di balik cerita-cerita sukses para PMI yang kita dengar selama ini.
“Data tersebut sampai saat ini mungkin yang terdata dari Badan Pengawasan (BP) ada 4,6 juta yang resmi dan World Bank merilis ada 9 juta orang Indonesia yang sekarang bekerja di luar negeri,” kata Benny,
di Pontianak, Rabu (24/5/2023).
Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 94 ribu PMI telah dideportasi dari Timur Tengah dan Malaysia. Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sendiri menjadi salah satu yang paling kewalahan dalam menangani situasi ini. Meskipun banyak dari PMI tersebut bukan berasal dari Kalbar, namun karena mereka dideportasi melalui Entikong, Pemerintah Provinsi Kalbar terpaksa harus turun tangan mengurusi mereka.
Angka yang paling mencengangkan adalah jumlah kematian PMI di luar negeri. Sebanyak 1.935 jenazah PMI telah kembali ke tanah air, dengan rata-rata 2 peti jenazah yang tiba setiap harinya. Lebih mengkhawatirkan lagi, 90 persen dari jenazah yang dideportasi atau yang meninggal tersebut adalah korban penempatan yang tidak resmi. Bukan hanya itu, ada pula 3.377 orang yang menderita cacat fisik, depresi, atau kehilangan ingatan akibat pengalaman pahit di luar negeri.
Kabar terbaru juga menyinggung 11 PMI asal Kalbar yang akan dipulangkan pada tanggal 26 Mei 2023. Namun, kenyataannya, ada yang telah berangkat ke Myanmar dan Kamboja secara ilegal, melanggar peraturan penempatan. Situasi semacam ini semakin menggambarkan betapa kompleksnya masalah ini dan pentingnya penanganan sejak awal.
Benny Rhamdani dengan tegas menyatakan bahwa masalah ini harus diatasi secara menyeluruh, dimulai dari hulu. Dia menekankan peran kepala desa sebagai garda terdepan dalam memastikan keperluan masyarakat yang ingin pergi ke luar negeri, apakah mereka ingin bekerja atau hanya sekadar berlibur.
Ia juga menegaskan bahwa PMI yang berangkat secara resmi adalah mereka yang akan mendapatkan perlindungan penuh dari negara, termasuk asuransi, dokumen resmi, dan bekerja di negara dengan undang-undang perlindungan yang kuat serta gaji yang memadai. Ini adalah upaya untuk menghindari tragedi-tragedi yang telah menimpa PMI secara tak berkeadilan selama ini.
“Mudah–mudahan kerja sama yang kita akan lakukan dapat memperkuat kerja–kerja penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia,” tutupnya.
