JCCNetwork.id- Koalisi Pemuda Anti Maling (KOPAM) resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui surat Nomor 001/KOPAM/SP/XI/2026 tertanggal 3 November 2026.
Dalam laporan tersebut, KOPAM meminta KPK mendalami Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) John Tabo dan Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elopere, terkait pengelolaan anggaran serta fungsi pengawasan APBD 2025.
Dalam laporan tersebut mereka menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan, di antaranya penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan harga proyek (mark-up), kegiatan fiktif, ketidaksesuaian realisasi fisik dengan laporan pertanggungjawaban, serta dugaan pengaturan proyek dan konflik kepentingan. Ujar, Mansur Borut, Rabu, (04/11/2026).
Sebagai bahan pengaduan, kami turut melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan untuk ditelaah dan diverifikasi lebih lanjut oleh KPK. Kata Borut
Kami mendesak KPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap program pembangunan, pengadaan barang dan jasa, aliran dana, serta potensi kerugian keuangan negara atau daerah. Pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Tegas Borut yang mewakili ISMAHI.
Selain Borut, Irfan Satria menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk komitmen masyarakat dalam mengawal uang rakyat.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai uang rakyat dikelola tanpa transparansi dan pertanggungjawaban. Kami meminta KPK bekerja secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti laporan ini,”tegas Irfan
KOPAM terdiri atas Nusa Ina Connection (NIC), ISMAHI, GKPN, JAM Indonesia, FANDI, dan SERAGAM Indonesia.
Terakhir Irfan yang juga ketua GKPN menegaskan bahwa, seluruh dugaan dalam laporan tersebut diserahkan kepada KPK untuk menindak lanjuti dan dibuktikan melalui proses hukum. Tutupnya.
