JCCNetwork.id-Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan mengenai pelucutan senjata total Hamas sebagai perkembangan penting dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza.
Menurut Trump, kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza setelah proses pelucutan senjata selesai dilaksanakan.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengatakan penarikan militer Israel akan dilakukan setelah Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya.
Ia menyebut keamanan di Gaza selanjutnya akan dijaga oleh Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru dibentuk.
“Begitu pelucutan senjata rampung, pasukan Israel akan mundur, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjamin keamanan Gaza bagi penduduknya maupun negara-negara tetangganya,” ujar Trump.
“Israel akan mendapatkan keamanan yang layak mereka terima, di mana Gaza tidak lagi dijadikan basis bagi serangan teror,” tulisnya.
Ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut “merupakan langkah krusial agar Gaza pada akhirnya dapat dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru, yang akan bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian demi membantu rakyat Palestina.”
Trump menilai skema tersebut akan memberikan jaminan keamanan bagi Israel sekaligus membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan Palestina yang baru untuk mengelola Gaza.
Pemerintahan tersebut, menurutnya, akan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian Gaza dalam proses transisi pascakonflik.
Sementara itu, laporan Al Jazeera dari Washington menyebut implementasi kesepakatan direncanakan berlangsung secara bertahap berdasarkan sektor wilayah di Gaza.
Seiring pelucutan senjata dilakukan di setiap sektor, personel kepolisian Palestina akan ditempatkan secara bertahap dengan dukungan pasukan koordinasi internasional.
Komposisi pasukan internasional tersebut hingga kini belum diumumkan secara resmi.
Namun, sejumlah laporan menyebut Indonesia dan Turki menjadi negara yang berpotensi terlibat dalam misi tersebut, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Rencana tersebut juga disebut mengarah pada pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza sebagaimana tercantum dalam rancangan perdamaian 15 poin.
Dalam prosesnya, sejumlah negara seperti Mesir, Turki, dan Qatar dilaporkan terus melakukan komunikasi dengan Hamas untuk mendorong tercapainya kesepakatan.
Di sisi lain, Israel masih menyampaikan keraguan terhadap implementasi rencana tersebut.
Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah mengenai mekanisme pelaksanaan di lapangan serta komitmen Hamas untuk mematuhi seluruh isi kesepakatan.
