JJCNetwork.id – Posisi utang pemerintah yang mendekati Rp10.000 triliun kembali menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan fiskal nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, guna menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pelayanan publik. Karena itu, peningkatan penerimaan pajak dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.
Dalam pembahasan kebijakan fiskal, DPR RI menekankan bahwa penguatan penerimaan pajak perlu dilakukan melalui langkah-langkah yang berkeadilan, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan digitalisasi administrasi perpajakan.
Di sisi lain, DPR RI juga mengingatkan agar kebijakan perpajakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan penerimaan negara diharapkan dapat dicapai melalui perbaikan sistem dan efektivitas pemungutan, bukan semata-mata dengan menambah beban bagi wajib pajak.
Pengamat ekonomi menilai besarnya utang pemerintah bukan satu-satunya indikator kesehatan fiskal. Yang lebih penting adalah kemampuan negara dalam mengelola utang secara berkelanjutan, menjaga rasio utang pada tingkat yang terkendali, serta memastikan dana hasil pembiayaan digunakan untuk program-program yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berharap setiap rupiah yang berasal dari penerimaan pajak maupun pembiayaan utang dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ekonom juga menilai bahwa penguatan penerimaan negara perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah. Efisiensi penggunaan anggaran diyakini mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat tanpa harus memberikan tekanan berlebihan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
Ke depan, tantangan pengelolaan fiskal diperkirakan masih cukup besar di tengah dinamika ekonomi global. Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPR RI, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.
