JCCNetwork.id- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional guna mencegah terulangnya gangguan pasokan listrik, khususnya pada Sistem Jawa-Bali.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan energi primer, peningkatan kesiapan operasional pembangkit, serta percepatan pengembangan energi bersih.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan arahan kepada PT PLN (Persero) agar memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional.
“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama,” kata Qodari dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Selain menjamin kecukupan jumlah dan spesifikasi energi primer, PLN juga diminta memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit-pembangkit utama.
Menurut Qodari, langkah tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi gangguan di Pulau Jawa, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga keandalan dan stabilitas pasokan listrik.
Sebagai bentuk penguatan koordinasi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada 25 Juni 2026 telah menggelar pertemuan dengan seluruh badan usaha pembangkitan, baik yang berada di bawah PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keandalan operasional pembangkit di Sistem Jawa-Bali.
Ke depan, pemerintah akan meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat langkah mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer.
Upaya itu mencakup perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga penguatan koordinasi operasional antarinstansi dan pelaku usaha.
“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.
Dalam periode tersebut, ditargetkan tambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 gigawatt (GW).
Dari total target tersebut, sekitar 42,6 GW atau 61 persen akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Sementara itu, sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pumped storage, diproyeksikan menyumbang kapasitas sebesar 10,3 GW atau sekitar 15 persen.
Adapun pembangkit berbasis energi fosil akan menambah kapasitas sebesar 16,6 GW atau sekitar 24 persen.
Menurut Qodari, penambahan tersebut akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.
“Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24% akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem,” kata Qodari.
Jika diinginkan, saya juga dapat mengubahnya menjadi gaya berita media nasional seperti Antara, Kompas, atau Tempo.
