JCCNetwork.id- Pemerintah pusat mengerahkan respons cepat menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4) pagi. Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan korban serta percepatan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa arahan pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Upaya pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan secara intensif di sejumlah titik terdampak.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita harus memberikan layanan yang sangat cepat. Penyelamatan masyarakat itu prioritas yang paling utama,” kata Pratikno dalam konferensi pers, Kamis (2/4).
Pemerintah juga menekankan pentingnya pendataan menyeluruh terhadap korban serta kerusakan infrastruktur. Data yang akurat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat proses evakuasi sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
“Di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban secepat-cepatnya. Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain tahap tanggap darurat, pemerintah mulai menyiapkan langkah lanjutan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses ini akan dilakukan secara terencana dengan memperhatikan standar keselamatan guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
Pratikno menambahkan, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi gempa bumi, termasuk pemahaman mengenai langkah mitigasi dan penyelamatan diri saat terjadi bencana.
“Mereka (masyarakat) paham tentang gempa, paham tentang cara menyelamatkan diri,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memastikan setiap pembangunan pascabencana dilakukan sesuai standar keamanan. Hal ini penting untuk mencegah munculnya risiko baru, seperti kerusakan akibat struktur bangunan yang tidak layak maupun potensi bencana turunan lainnya.
“Jangan sampai justru pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar dan seterusnya,” kata Pratikno.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
