JCCNetwork.id- Tri Aris Wibowo, Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengungkapkan bahwa pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan modern di Indonesia akan didanai melalui skema hibah luar negeri (LN) dan pinjaman luar negeri (LN).
“Rencana pembangunan pelabuhan perikanan (PP) terintegrasi dan modern akan dibiayai melalui hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA), kemudian pinjaman luar negeri yakni dari lender The Agence Francaise De Developpement (AFD) dan lender Islamic Development Bank (IsDB),” ujar Tri melansir Antara, Sabtu (13/5/2023).
Pembangunan pelabuhan melalui skema hibah dari JICA akan dilakukan di tiga lokasi yaitu Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di PP Ukurlaran-Saumlaki Provinsi Maluku, PP Daeo Majiko-Morotai Provinsi Maluku Utara, dan PP Iee Meulee-Sabang Provinsi Aceh. Saat ini, proses pembangunan masih dalam tahap pekerjaan konstruksi dan proses tender.
Sementara itu, pembiayaan dengan skema pinjaman luar negeri berasal dari lender AFD-Prancis di empat lokasi, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, PPS Cilacap, PPS Kendari, dan PPS Bitung. Proses pembangunan di empat pelabuhan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu lima hingga enam tahun dengan perkiraan dana konstruksi sekitar 99,4 juta dolar AS.
Selain itu, pembangunan pelabuhan perikanan di dua lokasi juga akan dibiayai oleh lender IsDB. Lokasi tersebut adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan-Jembrana di Bali dan PPN Kejawanan-Cirebon. Diperkirakan pembangunan pelabuhan ini akan memakan waktu empat hingga lima tahun dengan perkiraan kebutuhan dana konstruksi sekitar 94,35 juta euro.
Menurut Tri, pembangunan pelabuhan perikanan di Indonesia selain menekankan pada fungsi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas, juga memperhatikan aspek lingkungan dengan konsep pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.
KKP juga akan menyiapkan sistem manajemen pelabuhan perikanan berstandar internasional. Hal itu sebagai pengawasan pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai standar dunia. Khususnya untuk proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri.
“Hal ini akan diterapkan pada lokasi proyek khususnya yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri,” tutupya.
