JCCNetwork.id – Kabar yang mengaitkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah sampai ke Istana. Pemerintah menegaskan kasus tersebut masih berupa dugaan dan sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dituntaskan.
“Itu kan masih dugaan. Tunggu saja dari KPK,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Rabu (16/9/2026) dikutip.
Bambang menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dalam penanganan perkara ini. Prinsip penegakan hukum dibiarkan berjalan sesuai jalur yang berlaku.
“Ya kita serahkan. Pak Presiden pun selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada APH (aparat penegak hukum). Jadi, beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu,”
ucapnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan pemanggilan Nusron Wahid, KPK menyatakan belum ada kepastian. Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan pemanggilan akan didasarkan pada kebutuhan penyidikan yang sedang berjalan.
