JCCNetwork.id-Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan langkah mitigasi darurat guna menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada awal 2026 telah memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah.
Dampaknya, harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 40 persen hingga menembus angka di atas US$100 per barel.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Fraksi PKB DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4), Laode menjelaskan bahwa ketegangan militer di Selat Hormuz telah menghambat jalur ekspor minyak yang vital bagi kawasan Asia.
Sebagai respons, pemerintah kini mengalihkan strategi dengan mencari sumber impor alternatif yang tidak melewati jalur konflik tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap terjaga di dalam negeri.
“Pemerintah melakukan penguatan kerja sama bilateral, seperti hasil kunjungan ke Jepang yang memberikan kita alokasi LPG tambahan. Kami juga melakukan pengadaan dari sumber impor selain yang melewati Selat Hormuz untuk menghindari risiko gangguan distribusi,” ujar Laode.
Selain itu, diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita, Anggota Dewan Energi Nasional M.
Kholid Syeirazi, Direktur Corporate Marketing PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, serta Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa.
Laode menambahkan, pemerintah juga menginstruksikan optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri untuk meningkatkan produksi BBM dan LPG secara mandiri.
Di sisi lain, pengendalian konsumsi masyarakat akan diperketat agar ketersediaan energi tetap mencukupi hingga situasi geopolitik mereda.
Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah telah menimbulkan guncangan besar terhadap pasar energi global dan memaksa percepatan perubahan strategi energi nasional.
“Ini bukan lagi sekadar mitigasi jangka pendek, tetapi harus menjadi strategi jangka panjang menuju kemandirian energi,” tegasnya.
Pemerintah memprediksi tekanan geopolitik akan terus memengaruhi kondisi makroekonomi global.
Oleh karena itu, diversifikasi sumber energi serta percepatan transisi energi dinilai menjadi agenda krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional dari dampak konflik antarnegara di kawasan strategis dunia.
