JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahim dengan sejumlah ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3) malam. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan para pemuka agama untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan geopolitik global serta peran diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Dalam forum tersebut, Presiden memaparkan secara langsung latar belakang keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Pemerintah, menurut Prabowo, memandang forum tersebut sebagai salah satu jalur diplomasi untuk memperjuangkan perdamaian dan stabilitas kawasan, khususnya terkait konflik yang melibatkan Palestina dan Israel.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, mengatakan keputusan Presiden untuk terlibat dalam forum tersebut bukan langkah yang diambil secara tiba-tiba. Ia menyebut prosesnya telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara, khususnya dari kawasan Timur Tengah.
“Jadi beliau menegaskan keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Menurut Muhadjir, Presiden menjelaskan bahwa sebelum memutuskan bergabung, pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan beberapa pemimpin negara di kawasan Teluk. Dari komunikasi tersebut muncul kesepahaman mengenai pentingnya keterlibatan Indonesia dalam forum yang berfokus pada upaya perdamaian tersebut.
Muhadjir menambahkan, strategi yang dipilih Presiden adalah memperjuangkan kepentingan perdamaian dari dalam forum internasional tersebut. Pendekatan ini dinilai dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih aktif dalam mendorong solusi konflik yang berkelanjutan.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan Insya Allah apa yang akan beliau lakukan nanti tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tetap berpijak pada amanat konstitusi Indonesia yang menekankan pentingnya perdamaian dunia. Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen pada solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya, berbagai langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Oleh karena itu, di masa depan, kita harus terus berupaya apa pun risikonya, apa pun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat terkait keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Namun demikian, Nusron menekankan bahwa diplomasi tetap menjadi pilihan utama Indonesia dalam menyelesaikan konflik internasional. Menurutnya, pendekatan dialog dan kerja sama internasional dinilai lebih efektif dibandingkan jalur konfrontasi atau peperangan.
Pemerintah, kata dia, akan terus mengupayakan berbagai langkah diplomatik untuk memperkuat peran Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian global, sekaligus menjaga konsistensi sikap Indonesia yang sejak lama mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Pertemuan antara Presiden dan para ulama tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam merespons isu-isu internasional yang menjadi perhatian publik. Melalui dialog tersebut, diharapkan tercipta kesamaan pandangan dalam menyikapi dinamika global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam upaya diplomasi perdamaian.
