JCCNetwork.id- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar pemerintah menyediakan ruang demonstrasi khusus di setiap instansi yang memiliki halaman luas, menyusul kericuhan dalam unjuk rasa di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada akhir Agustus lalu.
Aksi yang melibatkan ribuan massa tersebut sempat memanas dan sulit dikendalikan aparat kepolisian karena besarnya jumlah peserta dan luasnya area aksi.
Situasi ini memicu kekhawatiran publik akan potensi terulangnya kerusuhan besar seperti pada 1998.
Meski sempat memanas, pemerintah berhasil meredakan ketegangan dan massa aksi akhirnya membubarkan diri tanpa insiden besar yang meluas ke wilayah lain.
Menanggapi situasi tersebut, Natalius Pigai menilai perlunya tempat demonstrasi yang terpusat dan terpantau, seperti halaman gedung DPR RI, untuk mencegah kerusuhan.
Ruang demonstrasi bisa menjadi wadah ekspresi rakyat yang aman dan elegan serta memperkuat demokrasi substansial ujarnya.
Ia menambahkan, penyediaan ruang aksi akan memudahkan aparat dalam menjaga keamanan serta meminimalisir penyusup yang berpotensi memicu kekacauan.
Usulan ini mendapat sorotan di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial, serta dinilai sebagai langkah strategis untuk mengakomodasi aspirasi publik tanpa mengganggu ketertiban umum.
