JCCNetwork.id-Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kesepakatan politik terkait percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia optimistis proses penyusunan regulasi tersebut akan segera selesai.
“Jadi ya, bersabar sedikit ya. Yang jelas, komitmen politik antara Bapak Presiden dan DPR sudah satu terkait dengan perampasan aset,” kata Supratman kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurut Supratman, percepatan pembahasan RUU tersebut dimungkinkan karena usulannya berasal dari DPR.
Ia menilai, proses legislasi akan berjalan lebih cepat karena pemerintah telah menyiapkan draf dan kajian pendukung.
“RUU KUHAP sudah tinggal menunggu pengambilan keputusan, jadi pasti cepat lah. Karena inisiasinya sekarang ada di DPR, tinggal kita tunggu saja—sudah bagus,” ujar Supratman.
“Kalau DPR yang mengusulkan inisiasi, pasti lebih cepat, karena pemerintah sudah siap, sudah ada draft-nya, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset pada tahun ini. RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2024–2029.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, menegaskan bahwa meskipun target penyelesaian ditetapkan tahun ini, proses pembahasan tetap akan dilakukan secara cermat dan transparan.
“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan,” kata Bob usai memimpin rapat kerja evaluasi Prolegnas Prioritas 2025, Rabu (9/9/2025).
Meski demikian, Bob menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi.
“Kami tidak ingin terburu-buru. RUU ini menyangkut kepentingan besar, jadi masyarakat juga harus dilibatkan,” pungkasnya.
