JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi titik paling rentan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Lembaga antirasuah itu mencatat seperempat dari total perkara yang ditangani berkaitan langsung dengan sektor tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan dari 1.782 kasus yang diproses, sebanyak 446 perkara berasal dari praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Data tersebut menunjukkan pola berulang yang menempatkan sektor ini sebagai salah satu sumber utama tindak pidana korupsi di tanah air.
“Berdasarkan penanganan perkara oleh KPK hingga saat ini, terdapat 446 dari total 1.782 perkara atau sekitar 25 persen yang berkaitan dengan PBJ,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).
“Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan, baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dan pihak swasta,” sambungnya.
Menurut Budi, celah korupsi tidak hanya terjadi pada tahap lelang atau pelaksanaan proyek, tetapi kerap sudah dirancang sejak fase perencanaan. Ia menyebut berbagai modus seperti pemberian uang muka proyek, suap “ijon”, hingga permintaan commitment fee sebagai syarat memenangkan paket pekerjaan tertentu.
“Modus yang kerap muncul adalah adanya uang ‘panjer’, suap ‘ijon’ proyek, maupun permintaan commitment fee sebagai syarat memenangkan pihak tertentu. Praktik tersebut lahir dari adanya meeting of minds atau mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dengan pihak swasta,” jelas Budi.
KPK juga mengungkap sejumlah kasus yang tengah ditangani sebagai contoh nyata. Salah satunya dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi yang menyeret Bupati nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Dalam perkara tersebut, yang bersangkutan diduga meminta uang muka kepada kontraktor sebelum proyek resmi berjalan.
Kasus serupa terjadi di Kolaka Timur yang melibatkan Bupati nonaktif, Abdul Azis. Ia diduga meminta sejumlah fee kepada pihak swasta terkait proyek pembangunan rumah sakit daerah guna memastikan kemenangan dalam proses pengadaan.
“Pola semacam ini menunjukkan bahwa korupsi PBJ sering kali telah disusun sejak awal, sehingga merusak prinsip persaingan sehat, kualitas pembangunan, dan kepercayaan publik,” tuturnya.
KPK menilai pola korupsi yang terjadi sejak tahap awal ini berdampak luas, mulai dari merusak mekanisme persaingan usaha yang sehat hingga menurunkan kualitas hasil pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kerentanan sektor PBJ juga tercermin dari hasil pemantauan internal KPK melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Pada 2024, skor pengelolaan PBJ dalam MCSP berada di angka 68 dan hanya meningkat tipis menjadi 69 pada 2025, yang masih masuk kategori rawan.
Sementara itu, nilai SPI sektor PBJ mengalami kenaikan signifikan dari 64,83 pada 2024 menjadi 85,02 pada 2025. Meski demikian, KPK menilai peningkatan tersebut belum cukup untuk menghilangkan potensi penyimpangan yang masih tinggi.
“KPK menegaskan bahwa pengawasan terhadap PBJ tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan internal pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat,” ujar Budi.
KPK menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam sektor pengadaan, tidak hanya oleh aparat pengawasan internal pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Partisipasi publik dinilai menjadi elemen kunci dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk membuka akses data pengadaan.
“Peran publik sebagai watchdog sangat penting untuk mengawasi proses pengadaan, baik di pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga negara lainnya, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendorong transparansi dan keterbukaan data,” sambungnya.
