JCCNetwork.id- Mantan anggota DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ikut menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR RI, termasuk tunjangan rumah, yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ahok menilai besaran gaji besar bagi anggota Dewan wajar, asalkan diimbangi kinerja yang profesional dan keterbukaan anggaran dari pemerintah.
Ahok menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran negara. Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana setiap rupiah pajak yang dibayarkan digunakan.
‘’Kalau saya anggota Dewan, mau gaji Rp1 miliar sebulan saya oke. Tapi buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka. Biar kita tahu setiap sen pajak dipakai kemana saja,” kata Ahok, dikutip Antara.
Selain transparansi, Ahok juga menyoroti profesionalisme para wakil rakyat. Ia menilai kenaikan gaji sah bagi anggota DPR yang bekerja secara sungguh-sungguh, namun hal itu harus disertai keterbukaan.
‘’Jangan cuma mau terima gaji. Terima gaji Rp1 miliar juga nggak apa-apa. Menteri mau gaji Rp16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan, gaji pokok anggota DPR tidak naik, tetapi ada tambahan tunjangan rumah sekitar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas yang sudah tidak ada.
Adies merinci, total penghasilan anggota DPR mencapai hampir Rp70 juta per bulan, termasuk gaji pokok Rp7 juta, tunjangan BBM Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, serta tunjangan lainnya. Kenaikan yang terjadi terbatas pada beberapa tunjangan untuk menyesuaikan biaya kebutuhan saat ini.
Ia menambahkan, gaji pokok anggota DPR telah 15 tahun tidak naik, sementara anggota Dewan tetap memahami kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah.
