JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap tekanan global yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Dua faktor utama yang menjadi perhatian serius adalah konflik geopolitik di Timur Tengah serta ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Ia menyebut, ketidakpastian global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak pada rantai pasok dan harga komoditas, termasuk energi. Di sisi lain, fenomena El Nino yang diprediksi terjadi sejak April hingga September juga berisiko memicu gangguan pada sektor pangan dan ketersediaan air.
“Di tengah dinamika global yang tidak gampang, ada dua yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah geopolitik perang di Middle East yang belum tahu dan kapan akan selesai. Yang kedua sebentar lagi kita akan memasuki El Nino yang panjang dari April sampai dengan September,” ujar Pramono, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (17/4).
Dalam upaya menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, Pemprov DKI tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Pemerintah daerah berencana memberikan relaksasi pajak guna mendorong aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan eksternal.
“Jakarta akan mengeluarkan instrumen hal yang berkaitan dengan perpajakan yang lebih kompetitif, lebih menarik sehingga tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini, kita memberikan relaksasi,” ungkapnya.
Menurut Pramono, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam. Namun, arah kebijakan yang disiapkan akan berfokus pada pemberian insentif perpajakan yang lebih kompetitif agar pelaku usaha tetap mampu bertahan dan menjaga produktivitasnya.
Pemprov DKI juga berkomitmen untuk segera merilis paket kebijakan lengkap terkait relaksasi pajak tersebut. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban dunia usaha sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus oleh gejolak ekonomi global.
Selain aspek fiskal, perhatian pemerintah daerah juga tertuju pada sektor energi. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta LPG 3 kilogram menjadi fokus pemantauan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Pramono menegaskan, gangguan distribusi energi akibat dinamika global tidak boleh berdampak langsung pada masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI turut mendorong percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif untuk memperkuat ketahanan energi daerah.
“Pemerintah DKI Jakarta secara khusus kami juga memantau hal yang berkaitan dengan BBM dan juga dengan LPG 3 kilogram karena ini adalah kebutuhan yang sangat dasar,” tandasnya.
Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov DKI berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi Jakarta tetap terjaga, meski di tengah tekanan geopolitik global dan ancaman perubahan iklim yang kian nyata.
