JCCNetwork.id- Suasana politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan setelah pernyataan Bupati Sudewo terkait penolakan warga atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% menjadi viral. Namun, berbagai kalangan kini mendorong pendekatan damai dan dialog untuk meredam ketegangan.
Budayawan Jawa Tengah, Budiyanto Hadinagoro, menyerukan agar situasi yang sedang menghangat di Pati tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai polemik ini terjadi lebih karena kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Demi kebaikan bersama semua pihak harus tetap tenang. Mestinya, wakil rakyat di DPRD bisa memfasilitasi pertemuan dengan Bupati agar komunikasi berjalan baik,” ungkap Budiyanto dalam pernyataannya, Rabu (6/8/2025).
Budiyanto juga mengingatkan bahwa masyarakat Jawa Tengah dikenal dengan budaya sopan santun dan nilai-nilai luhur yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perbedaan.
Ia juga berharap warga tidak mudah terprovokasi dan memilih jalur penyampaian aspirasi yang damai dan santun.
“Tujuan kebijakan mungkin baik untuk pembangunan daerah, namun perlu dikawal dengan komunikasi publik yang baik agar tidak menimbulkan salah paham,” tandasnya.
Budiyanto menambahkan, Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, seluruh elemen masyarakat jangan terprovokasi oleh perbedaan pandangan, terutama dalam menyampaikan aspirasi.
Pasalnya perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar segala bentuk ketidaksepakatan disampaikan melalui jalur konstitusional, seperti wakil rakyat di DPRD atau DPR. Jadi pentingnya masyarakat dan pemimpin daerah untuk bersatu padu membangun Jawa Tengah dengan semangat gotong royong, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut Pati, namun juga menyangkut citra Jawa Tengah secara nasional. Kalau dibiarkan terus berlarut, nama Jawa Tengah yang dikenal damai, sopan dan penuh budaya adiluhung akan ikut tercoreng. Jangan sampai Pati jadi contoh buruk dalam penyelesaian aspirasi rakyat
“Fungsi DPRD mestinya menjembatani dan inisatif memanggil bapak bupati untuk audience. Sekiranya menjadi gejolak bisa dipending di revisi atau ditunda,” tandasnya.
