JCCNetwork.id- Pemerintah menegaskan langkah tegas dalam menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi menyalahgunakan dana negara untuk bermain judi online. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa individu yang terbukti melakukan praktik tersebut akan segera dicoret dari daftar penerima bantuan.
Dalam keterangan pers pada Jumat (11/7/2025), Prasetyo menekankan bahwa pemerintah kini telah memiliki sistem data terintegrasi yang akurat dan rinci, memuat informasi identitas lengkap penerima bansos, mulai dari nama, alamat, hingga nomor rekening.
“Sangat bisa. Sangat bisa. Karena data kita sekarang by name, by address. Jadi ketahuan si A si B nya, siapanya, nomor rekeningnya,” kata Prasetyo, Jumat (11/7).
Data tersebut bersumber dari sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (SEN), yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan bansos secara tepat sasaran. Melalui sistem ini, evaluasi menyeluruh terhadap profil penerima bansos secara berkala dilakukan untuk memastikan bantuan jatuh kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan agar penataan data dilakukan secara ketat untuk memperkuat akurasi penerima program-program bantuan. Ia juga meminta jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang ditemukan di lapangan.
Tak hanya menyasar pelaku judi online, pemerintah juga mulai menemukan penerima bansos yang sejatinya masuk kategori mampu secara ekonomi. Hal ini mengindikasikan masih adanya kebocoran dan penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan.
Pernyataan ini memperkuat hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sebelumnya mengungkap keterlibatan 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dalam transaksi judi online sepanjang tahun 2024. Total nilai deposit yang terlibat mencapai Rp957 miliar dari sekitar 7,5 juta transaksi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar juga memastikan bahwa penerima bansos yang terbukti terlibat dalam praktik judi daring akan langsung dicoret dari data bantuan.
Pemerintah menilai bahwa upaya bersih-bersih data ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program bansos, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memerangi berbagai kejahatan digital dan sosial lainnya, seperti peredaran narkoba, korupsi, dan penyelundupan.
Langkah ini menandai komitmen serius pemerintah dalam memastikan keadilan sosial serta penggunaan anggaran negara yang akuntabel dan transparan.
