JCCNetwork.id- Menurut Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB), Arief Ramayandi, Indonesia masih berada dalam posisi yang cukup stabil terkait utangnya.
“Rasio utang sebetulnya tidak ada batasan yang baku. Rasio utang itu soal manajemennya,” ungkap Arief kepada media di Jakarta, pada Kamis (16/5/2025).
Data menunjukkan bahwa rasio utang pemerintah pada tahun 2023 menurun menjadi 38,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya 39,7 persen pada tahun 2022. Selain itu, pembiayaan anggaran pada tahun 2023 turun menjadi Rp359,5 triliun, menurun 39,2 persen dari tahun sebelumnya.
Meskipun Bank Dunia memiliki standar rasio utang sebesar 60 persen, namun negara seperti Jepang masih mencatatkan rasio utang di atas 200 persen terhadap PDB, sementara Amerika Serikat tetap memiliki rasio utang di atas 100 persen pasca pandemi. Namun, keduanya tetap mampu mengelola utang dengan baik.
“Jadi, tergantung kita ambil utang untuk apa, kita keluarkan untuk apa, dan apakah pengeluaran yang kita lakukan bisa mendapatkan imbal hasil pemasukan untuk membayar utang kita di masa mendatang,” jelasnya.
Arief juga menanggapi program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan menyatakan bahwa program tersebut masih layak untuk diperhatikan.
Meskipun akan ada beban anggaran tambahan akibat implementasi program tersebut, Arief percaya bahwa kemampuan fiskal negara masih cukup kuat. Selain itu, rasio penerimaan pajak yang masih pada tingkat 10,2 persen pada tahun 2023 menunjukkan potensi untuk peningkatan di masa depan.
“Potensi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara itu masih besar, sehingga program seperti ini kalau dikelola efektif dan efisien, itu merupakan program yang bisa terbiayai,” tambahnya.
Terlebih lagi, defisit fiskal Indonesia masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Arief meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil meskipun ada tambahan pengeluaran.
“Kalau kenaikan pengeluaran masih ada dalam rentang selisih penerimaan dan pengeluaran kita, kelihatannya (fiskal) akan baik-baik saja,” pungkasnya.
