Jokowi Serahkan Lebih dari 10 Ribu Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melaksanakan penyerahan sebanyak 10.323 sertifikat tanah kepada 8.633 kepala keluarga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024.

Acara penyerahan tersebut turut dihadiri oleh sekitar 5.000 perwakilan dari 17 desa di Kabupaten Banyuwangi yang memadati Gelanggang Olahraga (GOR) Tawang Alun, Banyuwangi.

- Advertisement -

Jumlah total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323, hasil dari program redistribusi tanah. Semua sertifikat tersebut telah dijamin dalam bentuk sertifikat tanah elektronik yang telah dilaminating.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sertifikat tanah elektronik tersebut merupakan yang paling mutakhir, berbeda dengan sertifikat tanah lama yang masih berbentuk kertas.

“Sertifikat ini yang namanya sertifikat elektronik, di sini ditulis pemegang siapa, ini yang paling baru, jangan dibandingkan dengan tetangga (sertifikat lama),” kata Jokowi saat penyerahan sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi (30/04/2024).

- Advertisement -

“Seperti janji yang lalu, sekarang sudah terima semua kan, ini redistribusi yang paling besar di Banyuwangi, kita tahu ini bekas lahan hutan, ada bekas hak guna usaha (HGU),” lanjutnya.

Beliau menekankan bahwa penerimaan sertifikat tanah oleh masyarakat akan memberikan manfaat, terutama dalam menyelesaikan sengketa lahan yang mungkin terjadi, karena mereka telah memiliki sertifikat tanah yang sah.

- Advertisement -

Jokowi juga menyampaikan bahwa dalam kunjungannya ke berbagai daerah, persoalan sengketa lahan merupakan masalah yang cukup serius karena sebagian besar masyarakat belum memiliki sertifikat tanah yang sah.

“Karena yang terjadi selama 10 tahun saya jadi presiden, isinya sengketa tanah, karena tidak pegang sertifikat,” kata dia.

Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap jumlah penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hanya mencapai 500.000 per tahun. Namun, Jokowi memastikan bahwa penerbitan 10 juta sertifikat tanah per tahun bisa dilakukan.

“Dengan 10 juta setahun pasti bisa, apalagi elektronik, cepat banget digitalisasi,” tutupnya.

BERITA TERBARU

spot_img

EKONOMI

TERPOPULER