JCCNetwork.id- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menjelaskan alasan mengapa MK tidak memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Menurut Arief, MK tidak memanggil Presiden karena Jokowi merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dia menegaskan bahwa memanggil Jokowi ke persidangan tidak pantas dilakukan karena Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi, karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder,” ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Dengan demikian, MK memutuskan untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang relevan dengan argumen yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Maka kita memanggil para pembantunya dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon,” jelasnya.
Arief juga menjelaskan bahwa keempat menteri tersebut tidak disumpah di awal persidangan karena sumpah jabatan yang mereka lakukan ketika dilantik sebagai menteri masih berlaku hingga saat memberikan keterangan di persidangan.
Arief juga menegaskan bahwa Pilpres 2024 merupakan yang paling hiruk pikuk dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya, dengan adanya pelanggaran etik yang dilakukan di MK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi penyebab hiruk pikuk tersebut.
“Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu,” katanya.
