JCCNetwork.id- Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan harusnya KPU konsultasi dulu terkait putusan menerbitkan surat tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres.
Setelah konsultasi di Komisi II DPR RI, lalu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bila KPU memutuskan di luar itu tentu tidak bisa dijadikan dasar, artinya cacat prosedural. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi II DPR belum mendapatkan permintaan dari KPU untuk mendiskusikan putusan MK tersebut.
“Sampai detik ini saya belum mendapatkan undangan untuk rapat kerja dengan KPU. Sebagaimana dikatakan tadi kalau melakukan rapat kerja mekanismenya kayak tadi. Semua kita anggota DPR berada di dapil,” kata Guspardi, Kamis (19/10/2023) dikutip.
Di samping itu, Guspardi, mengungkapkan bahwa saat ini DPR masih berada dalam masa reses yang dimulai sejak 4 Oktober hingga 30 Oktober. Namun, Guspardi menyatakan ada kemungkinan rapat digelar jika mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR.
“Bolehkah DPR rapat? Boleh, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR, kalau tidak ada, tidak bisa menggelar rapat kerja dengan mitra, begitu juga dengan KPU yang akan merevisi PKPU tentang syarat batas umur capres dan cawapres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” tutupnya.
