JCCNetwork.id – Sebanyak 900 insiden kebakaran yang menyasar rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina tercatat terjadi di Tepi Barat yang diduduki sepanjang Januari 2023 hingga 10 Juli 2026.
Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina menyebut 799 kasus atau sekitar 88,8 persen dari total insiden tersebut dilakukan oleh pihak pendudukan Israel.
Sementara 101 kasus lainnya dikaitkan dengan tentara Israel.
Data itu tercantum dalam laporan komisi yang dikutip Anadolu, Sabtu (29/8/2026).
Laporan tersebut menunjukkan tren peningkatan jumlah kebakaran dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2023, komisi mencatat 217 insiden.
Angka itu naik menjadi 264 kasus pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 307 kasus pada 2025. Sementara itu, sebanyak 112 kebakaran tercatat sejak Januari hingga 10 Juli 2026.
Nablus menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 281 insiden.
Sementara kegubernuran Ramallah dan al-Bireh mencatat 271 kasus.
Jika digabungkan, kedua wilayah tersebut menyumbang 552 insiden atau sekitar 61,3 persen dari keseluruhan kasus.
Dampak serangan juga terlihat dari perpindahan warga.
Komisi melaporkan sebanyak 121 komunitas Palestina terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
Dari jumlah itu, 46 komunitas dilaporkan kosong sepenuhnya.
Lebih dari 6.200 warga Palestina disebut telah meninggalkan rumah mereka selama periode tersebut.
Di antara mereka terdapat lebih dari 3.000 anak-anak.
“lingkungan pemerintahan yang memberikan keleluasaan”, yang melindungi para penjajah dan berkontribusi terhadap impunitas.
Komisi menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan yang dinilai memberikan ruang bagi para pelaku serangan dan memperkuat impunitas.
Menurut laporan itu, pos-pos permukiman ilegal juga kerap menjadi titik awal aksi yang mencakup pembakaran properti, pemblokiran jalan, serta pembatasan akses warga Palestina menuju lahan pertanian dan sumber air.
Komisi menyatakan rangkaian tindakan tersebut semakin memperburuk tekanan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat dan mendorong perpindahan penduduk dari wilayah tempat tinggal mereka.
