JCCNetwork.id– Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, menepis rumor yang menyebut gaji Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencapai Rp 8,3 miliar per bulan.
“Kabar viral yang disebut, honorarium (gaji) komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar,” kata Fadjar, dikutip laporan Kompas, Jumat (4/8/2023).
Fadjar menyebut, besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), dan berlaku setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
Hal tersebut berpedoman dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER–13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021, tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-04/ MBU/2014, tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
Ia melanjutkan, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha dan faktor kompleksitas usaha.
Sementara itu, penetapan penghasilan mempertimbangkan tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Faktor-faktor lain yang relevan di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
“Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan,” tandasnya.
