JCCNetwork.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, siap menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani dengan cepat masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Langkah awal yang diambil Polri, beber Sigit, adalah melakukan pemetaan (mapping) kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan.
“Saya kira perintah Presiden terkait TPPO akan segera kami tindaklanjuti dengan mengambil langkah pemetaan dan penindakan,” kata Sigit di acara Rakernis Divisi Hubinter Polri di Serpong Tangerang, Banten, Rabu (31/5/2023).
Bahkan, pihaknya lanjut Sigit, akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam TPPO. Sebab, saat ini tim sedang mempersiapkan diri untuk bekerja.
“Sesuai dengan komitmen, kami akan tindak siapapun yang terlibat,”tegasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar dilakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar pemerintah dan aparat keamanan melakukan langkah cepat menangani masalah ini.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat internal kabinet terkait TPPO di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5/2023).
“Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini,” kata Menko Polhukam, Mahfud MD, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemerintah menilai, masalah tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja illegal ke luar negeri, perlu mendapatkan perhatian.
Sebab, para tenaga kerja yang dikirim untuk bekerja diluar negeri, timpal Mahfud MD, biasanya dijadikan sebagai budak dan dianiaya.
