JCCNetwork.id – Partai Berkarya kembali menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Gugatan tersebut diajukan lantaran Partai Partai Berkarya dinyatakan tidak lolos sebagai Partai Politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Humas PN Jakpus, Zulkifli Atjo mengatakan, Partai Berkarya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU RI pada hari Selasa, 4 Maret 2023.
“Iya betul, Kemarin gugatannya diajukan,” Kata Zulkifli saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2023).
Zulkifli mengaku, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Jakpus sudah menunjuk 3 majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan Partai Berkarya tersebut dan sudah menetapkan jadwal sidangnya.
“Majelis Hakim, Bambang Sucipto, Dulhusin dan Bernadette Samosir, Panitera Pengganti (PP) Khairuddin. Sidang pertama hari Senin tanggal 17 April 2023,” Ucapnya.
Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, gugatan Partai Berkarya tersebut terregistrasi dengan nomor perkara 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
“Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,” bunyi petitum Partai Berkarya.
Partai Berkarya Juga meminta agar PN Jakpus membatalkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Pemilu.
“Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024,” Bunyi Petitum Partai Berkarya.
Selain itu, Partai Berkarya juga meminta agar dimasukkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan meminta agar PN Jakpus menunda pemilu 2024.
Berikut Bunyi Petitum Partai Berkarya:
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Menghukum Tergugat agar memasukkan Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk menunda seluruh Alur Tahapan Pemilu Tahun 2024, sampai Penggugat dinyatakan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
a. Kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah Rp. 215.000.000.000,- (dua ratus lima belas miliar rupiah);
b. Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
Dengan total ganti rugi seluruhnya berjumlah Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar rupiah)
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voobaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.(Nando).
