JCCNetwork.id- Proyek Bukit Algoritma, yang sudah mangkrak sejak groundbreaking dua tahun lalu, memiliki potensi membebani keuangan negara. Mengingat, ada partisipasi BUMN Amarta Karya dalam proyek ini. Demikian kata Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, terutama beberapa kasus proyek yang bermasalah, seperti LRT Palembang dan Bandara Kertajati. Walau tidak menggunakan dana negara, pemerintah terpaksa memberikan modal kepada BUMN untuk selesaikan proyek itu.
“Saat BUMN mengerjakan mega proyek bernilai triliunan rupiah, biasanya mereka menerbitkan surat utang dengan jaminan pemerintah. Karena keuangan BUMN akan mengalami ‘bleeding’ jika tidak menerbitkan surat utang,” beber Amin melansir dari Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jumat (19/5/2023).
Untuk membuat investor swasta mau membeli surat utang tersebut, pemerintah harus memberikan jaminan. Dengan cara ini, investor swasta yakin bahwa jika terjadi masalah dengan proyek, investasi mereka akan dilindungi melalui penjaminan pemerintah.
“Saya khawatir, meskipun proyek Bukit Algoritma sampai saat ini mangkrak, namun investasi sudah dikucurkan. Perlu audit dan investigasi untuk mencegah APBN terseret oleh proyek ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Amin mengungkapkan bahwa proyek-proyek yang mangkrak disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang baik. Proyek-proyek ini tidak didukung oleh studi kelayakan yang dilakukan secara profesional.
“Sejak awal, Gubernur Ridwan Kamil telah memperingatkan tentang kelemahan proyek Bukit Algoritma ini. Namun, peringatan tersebut diabaikan,” kata Amin.
Konsep Silicon Valley menggabungkan tiga pilar, yaitu universitas dengan kapasitas riset dan inovasi tinggi, industri pendukung yang mendukung inovasi, serta institusi keuangan yang siap mendanai proyek riset dan startup.
Diduga bahwa ketiga pilar ini yang akan menopang keberlangsungan proyek Bukit Algoritma tidak terwujud. Dalam dua tahun terakhir sejak groundbreaking, tidak ada kemajuan nyata yang mencapai tiga pilar tersebut.
Selain itu, Amin menyatakan bahwa proyek Bukit Algoritma tidak mempertimbangkan situasi nasional maupun global yang terkena dampak pandemi. Banyak perusahaan besar yang telah gulung tikar akibat pandemi, apalagi proyek-proyek baru.
“Untuk mencegah munculnya kerugian negara yang timbul sebagai dampak ikutan kegagalan proyek ini, harus ada audit. BUMN Amarta Karya harus memberi penjelasan kepada publik. Komisi VI DPR akan mendalami masalah tersebut,” tutupnya.
