JCCNetwork.id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (18/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis sektor pertanian, mulai dari perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hingga kondisi ketahanan pangan nasional dan percepatan program hilirisasi.
Sebelum memasuki Istana, Amran menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah perkembangan harga TBS yang sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi harga sawit secara umum mulai membaik setelah pemerintah melakukan berbagai langkah pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pengolah sawit.
Meski demikian, Amran mengakui masih terdapat sebagian perusahaan yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai perkembangan harga pasar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani sawit belum sepenuhnya merasakan dampak pemulihan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Ia menyebutkan bahwa mayoritas perusahaan telah mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga. Namun masih ada sekitar lima persen perusahaan yang belum mengembalikan harga TBS ke tingkat yang seharusnya sehingga berpotensi merugikan petani.
“Ya, nanti tunggu saya keluar. Mungkin pertama, perkiraan saya ya, diskusi masalah TBS yang beberapa hari yang lalu turun. Tapi, Alhamdulillah sudah kembali normal. Tapi, masih ada sedikit, mungkin sekitar 5 persen yang belum pulih sampai 10 persen,” kata Amran kepada wartawan.
Kementerian Pertanian sebelumnya telah mengidentifikasi ratusan perusahaan yang diduga membeli TBS di bawah harga yang semestinya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut agar segera melakukan penyesuaian.
Dari total 274 perusahaan yang mendapatkan teguran, sebagian telah merespons dengan menaikkan harga pembelian TBS. Namun, pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 170 hingga 180 perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi arahan tersebut.
“100 lebih dari 274 kemarin yang saya surati. Ada mungkin sekitar 170-180 yang belum,” ujarnya.
Amran menjelaskan bahwa tren perbaikan terus berlangsung. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, jumlah perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga telah berkurang dibandingkan saat awal pengawasan dilakukan. Pemerintah menilai langkah pengawasan intensif mulai memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga sawit di tingkat petani.
Selain persoalan sawit, pertemuan dengan Presiden juga akan membahas kondisi pangan nasional. Pemerintah terus memantau keseimbangan pasokan dan kebutuhan pangan guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan komoditas pokok bagi masyarakat.
Agenda lain yang diperkirakan menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah percepatan hilirisasi sektor pertanian. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian nasional, memperkuat daya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya domestik.
“Kemudian pangan, keseimbangan pangan kita dan hilirisasinya,” ucapnya.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan berhenti hanya pada tahap pemberian teguran kepada perusahaan yang masih melanggar ketentuan harga TBS. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Kepolisian terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan di lapangan guna memastikan seluruh perusahaan mematuhi aturan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen melindungi kepentingan petani sawit dengan memastikan harga TBS dibeli sesuai mekanisme pasar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah pengawasan akan terus diperketat hingga seluruh perusahaan melakukan penyesuaian harga secara menyeluruh.
“Kita tindaklanjuti terus sampai dia harus naikkan, mutlak naikkan,” ungkapnya.
Pemerintah berharap normalisasi harga TBS dapat segera dirasakan seluruh petani sawit di berbagai daerah sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah upaya penguatan sektor pertanian dan perkebunan nasional.
