JCCNetwork.id- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa keberadaan badak di Indonesia bukan sekadar persoalan konservasi satwa, melainkan juga menyangkut martabat bangsa. Hal itu disampaikan dalam peringatan World Rhino Day yang digelar di Gedung Manggala, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Dunia mencintai badak karena badak ini adalah harga diri bangsa,” kata Menhut di acara World Rhino Day, di Gedung Manggala, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dalam pidatonya, Raja Juli menyatakan bahwa dunia menaruh perhatian besar terhadap badak, karena satwa bercula itu dianggap sebagai simbol kehormatan bangsa.
“Menjaga badak bukan sekadar urusan menjaga satwa, tetapi juga urusan martabat bangsa. Selama badak masih hidup dan berkembang biak, selama itu pula dunia tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu menjaga titipan alamnya,” katanya.
Indonesia diketahui menjadi habitat dua dari lima spesies badak di dunia, yakni Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, populasi Badak Jawa saat ini diperkirakan hanya 87 hingga 100 ekor yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Sementara Badak Sumatera yang tersebar di sejumlah kantong populasi kecil di Sumatera dan Kalimantan diperkirakan tersisa kurang dari 100 individu.
Raja Juli menekankan bahwa status kritis (critically endangered) kedua spesies badak tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah dan dunia internasional. Karena itu, ia menegaskan strategi konservasi harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memastikan habitat yang memadai serta tata kelola hutan berkelanjutan.
“Pertama adalah forest governance, memastikan kembali bahwa habitat dan ekosistem yang cukup bagi badak untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kita katakan selalu bahwa pembangunan adalah satu keniscayaan tetapi ada keniscayaan lain yaitu menjaga habitat dan kelestarian hutan itu sendiri,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa upaya penyelamatan badak tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga konservasi, hingga masyarakat di sekitar kawasan hutan.
