JCCNetwork.id- Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai penolakan keras dari sejumlah aktivis 1998. Penolakan itu disampaikan dalam sebuah diskusi publik bertema “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, pada Sabtu (24/5/2025).
Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah tokoh pergerakan dan aktivis reformasi seperti Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, Bela Ulung Hapsara, Anis Hidayah, Jimly Fajar, hingga Hengki Kurniawan. Mereka menyampaikan keberatan atas upaya mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, mengingat rekam jejaknya yang dinilai penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik otoritarianisme selama 32 tahun Orde Baru.
Masinton Pasaribu, aktivis ’98 yang juga kini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah, ikut secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan gelar tersebut.
Menanggapi kontroversi tersebut, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan publik terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional, termasuk dari kalangan aktivis reformasi.
Agus Jabo, yang juga dikenal sebagai mantan aktivis 1998, menegaskan bahwa usulan gelar untuk Soeharto masih dalam tahap kajian oleh TP2GP.
