JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan perkara dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam proses tersebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Millenium Solusi Abadi (MSA) berinisial HVA.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan HVA dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Budi menyampaikan pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan tersebut menjadi bagian dari langkah penyidik untuk mengurai lebih jauh dugaan praktik suap yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama HVA selaku Dirut PT MSA,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.
Pemanggilan HVA menjadi perhatian karena PT Millenium Solusi Abadi merupakan salah satu pihak yang sebelumnya telah disebut dalam rangkaian penyidikan perkara yang menjerat sejumlah pejabat dan pihak swasta. Penyidik KPK masih berupaya mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7–8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, tim penindakan mengamankan sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan praktik suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Muara Enim Edison.
Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan, KPK pada 9 Juni 2026 menetapkan empat orang sebagai tersangka. Perkara pertama berkaitan dengan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2025–2026.
Empat tersangka yang ditetapkan ketika itu yakni Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
Penetapan tersangka tersebut kemudian diikuti dengan pengembangan perkara. KPK menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pengondisian hasil audit terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Sehari setelah penetapan tersangka pertama, KPK kembali melakukan OTT pada 10 Juni 2026. Kali ini, operasi penindakan menyasar sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mendalami dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menelusuri dugaan praktik pemberian uang untuk memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Pada 11 Juni 2026, KPK kemudian menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2025.
Lima tersangka tersebut terdiri atas Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari.
Dengan adanya pemeriksaan terhadap HVA, penyidik KPK kembali menelusuri keterangan dari pihak perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai informasi yang telah diperoleh penyidik sekaligus mendalami hubungan antara pihak swasta dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK juga masih memiliki ruang untuk mengembangkan perkara apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti baru mengenai pihak lain yang diduga terlibat. Keterangan saksi, dokumen, serta bukti transaksi menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan aliran uang maupun mekanisme pemberian suap dalam perkara tersebut.
Penyidikan kasus Muara Enim ini menjadi salah satu perkara yang terus dikembangkan KPK setelah rangkaian OTT pada Juni 2026. Penindakan dilakukan secara bertahap dengan mengembangkan temuan dari perkara awal menuju dugaan pengondisian hasil pemeriksaan BPK.
Pemeriksaan terhadap HVA diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai posisi PT Millenium Solusi Abadi dalam rangkaian perkara tersebut. KPK masih terus mendalami setiap informasi yang diperoleh penyidik sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung. KPK juga terus memeriksa saksi-saksi lain serta mengumpulkan alat bukti guna memastikan konstruksi perkara dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak yang diduga terlibat.
