JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan korupsi yang mencuat dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Informasi tersebut diterima melalui Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, yang kini bergerak untuk menggali lebih banyak data terkait kasus ini.
“Saya yakin teman-teman kita di PLPM dan ini juga sudah apa namanya bergerak untuk mengumpulkan informasi,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 19 September 2024.
KPK memberikan perhatian khusus pada sejumlah kejadian yang mencurigakan di beberapa venue PON Aceh-Sumut. Asep juga mengajak masyarakat, termasuk jurnalis yang berada di lokasi penyelenggaraan, untuk berperan aktif dalam memberikan data tambahan yang dapat mendukung proses investigasi.
“Syukur-syukur masyarakat di atau jurnalis yang ada di Aceh maupun di Sumatera Utara, di sekitaran venue itu juga berikan laporan kepada kita, untuk kita tindak lanjuti,” ucap Asep.
Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan PON ini awalnya mencuat setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan keuangan. Menpora Dito, melalui Satgas Pendampingan Tata Kelola Penyelenggaraan PON yang berada di bawah naungan Bareskrim Polri, langsung berkoordinasi untuk menyelidiki hal tersebut. Pembentukan Satgas ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024.
“Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya, kita ingin ini menjadi PON yang sukses,” kata Dito, Rabu, 11 September 2024, dikutip.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka PON XXI di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, pada Senin, 9 September 2024. PON yang berlangsung hingga 20 September 2024 ini mempertandingkan 65 cabang olahraga, melibatkan sekitar 13.000 atlet dari seluruh Indonesia.
Kompetisi PON 2024 telah dimulai sejak 28 Agustus 2024, dengan antusiasme tinggi dari para peserta dan masyarakat. Meski begitu, dugaan penyimpangan keuangan yang mencuat menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat skala besar penyelenggaraan acara olahraga nasional ini.
Dalam situasi ini, KPK dan Bareskrim Polri akan terus bekerja sama untuk mengusut tuntas dugaan rasuah yang berpotensi mencoreng gelaran olahraga bergengsi ini. KPK juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat pengungkapan kasus ini, demi memastikan bahwa pelaksanaan PON berjalan dengan integritas dan transparansi.
