JCCNetwork.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp624,19 triliun hingga April 2024. Angka ini setara dengan 31,38 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski secara bruto pertumbuhannya negatif sebesar 5,43 persen, Menkeu tetap optimis bahwa penerimaan pajak masih berada dalam jalur yang tepat.
Dalam laporan terperinci, Menkeu menguraikan bahwa PPh Non Migas menyumbang sebesar Rp377,0 triliun atau 35,45 persen dari target APBN. Namun, ada penurunan dalam PPh Tahunan, terutama dari sektor korporasi. Meskipun begitu, jenis-jenis pajak lainnya menunjukkan pertumbuhan positif. PPN dan PPnBM mencatatkan pendapatan sebesar Rp218,50 triliun atau 19,20 persen dari target, diikuti oleh PPh Migas sebesar Rp24,81 triliun atau 32,49 persen, serta PBB dan Pajak Lainnya yang mencapai Rp3,87 triliun atau 10,27 persen dari target.
“PPh Non Migas turun karena ada penurunan dari PPh Tahunan, terutama untuk korporasi atau badan,” ungkap Menkeu dalam Konferensi APBN Kita edisi Mei 2024 di Jakarta, dikutip dari laman Kemenkeu, Selasa, 28 Mei 2024.
Menkeu juga menyoroti pertumbuhan positif dari mayoritas jenis pajak utama. PPh 21, misalnya, tumbuh sebesar 41,4 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 18,2 persen. Selain itu, penerimaan dari PPh 22 Impor, PPh 26, dan PPh Final juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ini sejalan dengan resiliensi aktivitas ekonomi nasional. Namun, PPh Badan masih mengalami kontraksi signifikan sebesar 29,1 persen.
“Untuk PPN kita masih melihat adanya pertumbuhan positif secara bruto, meskipun netonya kontraksi karena restitusi. Sedangkan untuk PPh Final dan PPH 22 Import lebih positif. Kita harapkan ini akan memberikan dampak yang positif pada perdagangan, dalam hal ini impor dan PPN kita,” jelas dia.
Sektor-sektor penyumbang pajak juga berkontribusi positif terhadap penerimaan negara. Perdagangan tumbuh 10,8 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 15,5 persen secara bruto maupun neto. Namun, sektor Pertambangan mengalami kontraksi tajam sebesar 48,6 persen secara bruto dan 63,8 persen secara netto.
“Perdagangan kita tumbuh positif 10,8 persen. Jasa Keuangan dan Asuransi kita masih tumbuh baik double digit 15,5 persen, baik bruto maupun neto. Namun, sektor Pertambangan kita lihat kontraksinya tajam 48,6 persen untuk bruto, dan netto nya kontraksi 63,8 persen,” tutur dia.
Sektor Konstruksi dan Real Estate tumbuh positif sebesar 16,0 persen, sementara sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan, meskipun menurun dibanding tahun lalu. Sektor Jasa Perusahaan tumbuh 12,4 persen dan sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh kuat 19,2 persen.
Selain penerimaan pajak, Sri Mulyani juga melaporkan penerimaan negara dari bea dan cukai. Hingga akhir April 2024, Bea Masuk mencapai Rp15,7 triliun atau 27,4 persen dari target, dan Bea Keluar mencapai Rp5,8 triliun atau 33,0 persen dari target APBN. Penerimaan dari cukai mencapai Rp74,2 triliun atau 30,2 persen dari target APBN.
“Untuk pencegahan rokok ilegal, DJBC terus melakukan penindakan. Sudah 4.000 penindakan dilakukan dan barang hasil penindakan itu ada 220 juta batang rokok, nilainya kira-kira Rp311,3 miliyar. Jadi ini menggambarkan tatanan untuk cukai tidak hanya masalah mengumpulkan pendapatan, tapi juga ada enforcement yang cukup kompleks di lapangan,” ujar dia.
Dengan perkembangan ini, Menkeu berharap penerimaan negara terus menunjukkan tren positif dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
