JCCNetwork.id- Pemerintah mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan distribusi bantuan, pengerahan armada transportasi, hingga percepatan pendataan kerusakan dan korban.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di sela-sela rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin, 17 Agustus 2026.
Pratikno mengatakan pemerintah telah bergerak sejak hari pertama gempa terjadi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga diterjunkan ke NTT untuk memantau langsung kondisi masyarakat sekaligus mengoordinasikan langkah penanganan di wilayah terdampak.
“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Menko PMK Pratikno usai mengikuti Upacara Bendera HUT ke-81 RI di Ruteng, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Pratikno, penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan membagi tugas antarinstansi. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang membutuhkan bantuan segera, termasuk kawasan yang mengalami kendala akses akibat kondisi geografis.
Distribusi bantuan diarahkan hingga Kecamatan Reo di Kabupaten Manggarai serta wilayah yang terisolasi seperti Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka. Pemerintah pusat dan daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi dilakukan melalui pertemuan langsung maupun konferensi video untuk memantau perkembangan kondisi lapangan dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti selama masa tanggap darurat.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah telah menyiapkan sumber daya logistik dan armada untuk menjangkau sejumlah wilayah yang terdampak gempa.
Menurut Suharyanto, Posko Nasional yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pusat pengumpulan dan penyaluran bantuan. Dari posko tersebut, pemerintah menyalurkan berbagai kebutuhan darurat, termasuk 50.000 paket bantuan yang berasal dari Presiden RI.
Bantuan kemudian didistribusikan melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere. Posko Labuan Bajo menangani distribusi untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada.
Adapun Posko Maumere difokuskan untuk mendukung penanganan di Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo. Pembagian wilayah pelayanan tersebut dilakukan untuk mempercepat pengiriman bantuan ke daerah yang terdampak.
Kondisi geografis Flores dan sejumlah wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam distribusi bantuan. Karena itu, BNPB bersama unsur gabungan mengoptimalkan penggunaan transportasi darat, laut, dan udara.
Untuk jalur udara, enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat ditempatkan di Maumere. Armada tersebut termasuk helikopter yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis apabila diperlukan.
Sementara melalui jalur darat, pemerintah mengerahkan truk berkapasitas besar untuk mengangkut logistik menuju titik distribusi utama. Pengiriman melalui jalur laut juga dilakukan dengan memanfaatkan kapal Pelni dan kapal feri untuk menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue.
BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa hingga Senin, 17 Agustus 2026, mencapai 54 orang. Sementara itu, proses pendataan korban luka masih berlangsung dan angkanya dapat berubah seiring dengan pembaruan laporan dari daerah.
Suharyanto meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak bencana secara berjenjang. Pendataan kerusakan dilakukan dengan metode by name by address agar pemerintah dapat segera menentukan bentuk bantuan dan pemulihan bagi setiap warga terdampak.
Pemerintah tidak menunggu seluruh data kerusakan terkumpul hingga 100 persen untuk mulai melakukan intervensi. Langkah tersebut ditempuh agar proses perbaikan dapat berjalan bersamaan dengan pemutakhiran data di lapangan.
Kerusakan rumah warga menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah diminta mengelompokkan tingkat kerusakan menjadi ringan, sedang, dan berat untuk menentukan penanganan berikutnya.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.
Pemerintah juga terus memantau kondisi fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak. Data kerusakan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan kembali setelah masa tanggap darurat berakhir.
Dengan penguatan koordinasi pusat dan daerah, pemerintah menargetkan distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak, termasuk kawasan yang menghadapi keterbatasan akses transportasi. Penanganan darurat sekaligus diarahkan untuk menjadi dasar percepatan pemulihan masyarakat dan infrastruktur di Flores dan wilayah sekitarnya.
