JCCNetwork.id- Pemerintah menyiapkan skema bantuan tempat tinggal bagi masyarakat yang rumahnya terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan yang diketahui melalui proses pendataan dan verifikasi di lapangan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengatakan warga dengan rumah yang mengalami kerusakan berat akan menjadi salah satu kelompok prioritas dalam program pemulihan hunian. Pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai tempat tinggal permanen bagi warga terdampak.
Namun, pembangunan huntap membutuhkan waktu. Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif tempat tinggal sementara agar warga tidak kehilangan tempat tinggal selama proses pemulihan berlangsung.
BNPB menyediakan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyewa tempat tinggal sementara sampai pembangunan rumah permanen selesai.
Selain DTH, pemerintah menyediakan opsi hunian sementara (huntara). Warga terdampak dapat memilih salah satu skema sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Skema tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa transisi dari kondisi darurat menuju tahap pemulihan. Warga yang memilih huntara akan menempati tempat tinggal sementara hingga hunian tetap dapat digunakan.
Meski demikian, bantuan belum dapat langsung disalurkan kepada seluruh warga terdampak. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kondisi setiap rumah untuk menentukan kategori kerusakannya.
Tahapan tersebut diperlukan agar bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria. Pemerintah juga berupaya mencegah terjadinya data ganda maupun kesalahan dalam menentukan tingkat kerusakan bangunan.
Suharyanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak memperkuat koordinasi dalam proses pendataan. Pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur terkait diminta bekerja bersama untuk memastikan data kerusakan dapat dihimpun secara cepat dan akurat.
Menurutnya, ketepatan data menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk bantuan yang akan diterima masyarakat. Data hasil verifikasi juga menjadi dasar pemerintah dalam merencanakan pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan atau tidak dapat lagi menempati rumahnya.
Selain persoalan hunian, BNPB meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak segera memperkuat koordinasi penanganan darurat. Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat di setiap daerah terdampak.
Satgas dapat dibentuk oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan pihak terkait. Keberadaan satgas diharapkan dapat mempercepat koordinasi selama masa tanggap darurat sekaligus mengintegrasikan berbagai kebutuhan penanganan di lapangan.
Koordinasi tersebut mencakup penanganan masyarakat terdampak, pendataan kerusakan rumah, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga persiapan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan pembentukan satgas dan penguatan pendataan, pemerintah menargetkan penanganan dampak gempa Flores dapat berjalan lebih terarah. Bantuan tempat tinggal bagi warga terdampak juga akan disesuaikan dengan hasil verifikasi sehingga setiap kelompok penerima memperoleh dukungan berdasarkan kondisi kerusakan rumah masing-masing.
