JCCNetwork.id- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyoroti urgensi penyelesaian Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) sebagai langkah krusial dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Dalam pertemuan panitia antar-kementerian di Jakarta, Kamis, Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPLH menjadi kompas untuk navigasi transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Menurut Menteri Siti Nurbaya, aturan ini diperlukan mengingat pertumbuhan ekonomi yang pesat telah membawa konsekuensi ganda, seperti ketidakadilan ekonomi dan lingkungan, pencemaran udara, krisis air bersih, limbah berbahaya, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim yang menghantui era modern.
Di tengah kondisi ini, tantangan lain termasuk transisi kompleksitas di dalam negeri terkait pemanfaatan sumber daya alam dan kebutuhan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa ketidakadilan dan kerusakan lingkungan harus diatasi dengan solusi inovatif dan kerja bersama secara kolaboratif.
“Alasan-alasan itu yang memaksa saya kepada para dirjen ini mesti diberesin sekarang, saya menargetkan bulan Juni-Juli sudah beres karena kebutuhannya mendesak menurut saya,” ujarnya.
PPPLH dipandang sebagai proses yang menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan komprehensif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
