JCCNetwork.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menuturkan agar umat Islam jangan sampai mudah dipolitisasi oleh sejumlah kalangan yang haus kekuasaan dalam konteks politik praktis.
“Jangan jadikan agama sebagai alat untuk melakukan praktik politisasi dalam konteks apa pun. Ini namanya penistaan agama,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Rabu (17/4).
Ulama asal Malang Raya ini menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk sikap atas tersebarnya undangan terbuka aksi akbar Gerakan Sejuta Rakyat Turun ke Jalan yuang dilakukan untuk mendemo MK.
Dalam agendanya, mereka juga mengajak umat melakukan shalat jumat berjamaah di kawasan Jalan Merdeka Barat pada hari Jumat, 19 April 2024 jam 12.00 WIB.
“Shalat Jumat itu kan ibadah sakral. Sengaja mereka giring ke jalanan untuk mendemonstrasi MK. Artinya, shalat jumat bukan untuk ibadah, tapi untuk menopang kegiatan politik. Ini memalukan kalau ada ulama dan habaib ikut di sana,” ujarnya.
Aksi demonstrasi Gerakan Sejuta Rakyat Turun Ke Jalan tersebut sekaligus mengusung tema “Diskualifikasi 02, Tolak Pemilu Curang, dan Dukung Hakim MK”.
Disinyalir agenda politik tersebut dilakukan oleh simpatisan Paslon 01, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hal ini terlihat dengan diksi perubahan di dalam flyer seruan aksi Forum Bersama Pejuang Perubahan (Forbes P2) tersebut.
“Pembodohan publik lewat shalat jumat. Korbannya mereka yang minim ilmu dan imannya hanya bisa tebal karena provokasi politik. Sebaiknya shalat jumat di Masjid, yang lurus-lurus saja kalau berislam, jangan nodai Islam dengan nafsu politik semata,” tutur Habib Syakur.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang sengketa PHPU Pilpres 2024. Namun agenda selanjutnya tidak ada lagi pemeriksaan saksi dari berbagai pihak. Melainkan, sidang pembacaan putusan sengketa PHPU pada hari Senin, 22 April 2024 mendatang.
