JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ke tahap penyidikan. Seiring dengan peningkatan status tersebut, lembaga antirasuah juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara pada Senin (20/7/2026) malam.
Keputusan tersebut diambil usai tim penyelidik dan penyidik KPK memaparkan hasil pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap yang digelar di Lombok Barat. Meski demikian, KPK masih menutup rapat identitas para tersangka beserta peran masing-masing dalam perkara yang sedang diusut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa ekspose perkara menyimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga kasus tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Terkait kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Lombok Barat, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut Budi, pengumuman resmi mengenai jumlah tersangka, konstruksi perkara, barang bukti, hingga pasal yang disangkakan akan disampaikan dalam konferensi pers setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan.
Hingga Selasa pagi, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap delapan orang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Salah satu pihak yang diperiksa adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, yang sebelumnya ikut diamankan dalam OTT tersebut.
Selain kepala daerah itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), Sudirman, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratnawi.
Lima orang lainnya yang turut diperiksa terdiri atas tiga ajudan dan sopir Bupati Lombok Barat serta dua orang dari pihak swasta yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara yang tengah diselidiki KPK.
Operasi tangkap tangan tersebut berlangsung pada Senin (20/7/2026) di sejumlah lokasi di wilayah Lombok Barat. Dalam operasi itu, KPK sempat mengamankan sebanyak 19 orang untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses klarifikasi awal.
Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan di Nusa Tenggara Barat, penyidik memutuskan membawa tujuh orang ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Di saat yang sama, tim KPK juga mengamankan seorang pihak swasta di Jakarta yang diduga berkaitan dengan perkara, sehingga total pihak yang menjalani pemeriksaan intensif menjadi delapan orang.
Dalam rangkaian OTT tersebut, penyidik KPK juga melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Lombok Barat beserta sejumlah ruangan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Langkah itu dilakukan untuk mengamankan lokasi dan mencegah hilangnya barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan.
Selain penyegelan, tim penyidik turut menyita uang tunai yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya itu, sejumlah dokumen dan berkas yang diduga memiliki kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi juga diamankan sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyidikan.
KPK menegaskan seluruh barang bukti yang telah disita akan didalami guna mengungkap alur dugaan tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Lembaga antirasuah memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam waktu dekat, KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan identitas para tersangka, kronologi lengkap perkara, serta dugaan tindak pidana yang menjadi dasar penetapan status penyidikan.
