JCCNetwork.id- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, menyoroti usulan tambahan anggaran sebesar Rp96,08 triliun yang diajukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk Tahun Anggaran 2027. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel.
Dalam rapat tersebut, Hamka mempertanyakan kejelasan roadmap pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target pemerintah. Menurutnya, DPR membutuhkan kepastian apakah target tersebut memang ditetapkan untuk dicapai dalam satu tahun atau merupakan target jangka menengah selama beberapa tahun.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan Kementerian PKP, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program tersebut mencapai Rp94,23 triliun. Sementara itu, pagu indikatif yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp8,93 triliun. Kesenjangan anggaran yang sangat besar itu, menurut Hamka, berpotensi menimbulkan kebuntuan dalam pembahasan APBN.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPR, Hamka mengaku kesulitan membayangkan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran hingga puluhan triliun rupiah tersebut. Ia meminta penjelasan mengenai sumber pendanaan lain di luar APBN yang mungkin dapat dimanfaatkan, atau apakah nantinya akan ada kebijakan khusus maupun diskresi Presiden untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran tersebut.
“Apa sih target tahun ini, apakah 3 juta rumah? Kalau itu memang yang ingin dilakukan berarti memang deadlock-nya ini kurang lebih, karena kebutuhan ini terlalu besar. Angan-angan untuk 3 juta rumah, sedangkan kebutuhannya Rp94,23 triliun, sementara anggaran yang tersedia hanya Rp8,93 triliun di pagu indikatif,” ujar Hamka dalam RDP.
Hamka juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini memiliki banyak program prioritas lain yang sama-sama membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, menurutnya, penyusunan target harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara agar tetap realistis.
Ia menilai apabila target pembangunan 3 juta rumah sebenarnya dirancang dalam roadmap lima tahun, maka target tersebut masih memungkinkan untuk dicapai secara bertahap. Namun jika dipaksakan selesai dalam satu tahun tanpa adanya tambahan anggaran yang pasti, program tersebut dinilai akan sulit direalisasikan.
“Agak pusing saya melihatnya, karena kebutuhan anggarannya jauh sekali. Kita mengangan-angankan, realisasinya kemungkinan tanpa pagu indikatif ini ditambah nanti saya tidak bisa membayangkan apakah bisa ditambah untuk memenuhi Rp94 triliun ini. Nggak mungkin, Pak, kecuali perintah Presiden semua anggaran disisihkan untuk memenuhi Rp94 triliun. Saya barusan melihat ini agak sulit kita pikirkan dengan pikiran yang rasional kalau tidak ada injeksi yang fix,” tutupnya.
