JCCNetwork.id-Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin, dengan agenda utama memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di sektor energi.
Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (12/4/2026) malam dan tiba di Bandara Vnukovo-2, Moskwa, Senin (13/4/2026) pagi waktu setempat setelah menempuh penerbangan sekitar 12 jam.
Kedatangan kepala negara disambut sejumlah pejabat Rusia serta perwakilan Indonesia di Moskwa.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, pertemuan bilateral dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama.
Agenda pembahasan mencakup isu strategis, terutama penguatan ketahanan energi nasional melalui kerja sama pasokan minyak.
”(Pertemuan dilakukan untuk) melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ujar Teddy.
Selain isu energi, kedua pemimpin juga akan membahas perkembangan geopolitik global di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
”Kita ke Jepang kemarin, ya, dapat. Saya mau berangkat lagi. Aku mau berangkat ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahulah ke mana. Nanti amankan juga (pasokan energi),” tutur Prabowo.
Indonesia, menurut pemerintah, akan menyampaikan posisi diplomatiknya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.
”Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya, gue harus ke mana-mana,” ucap Prabowo.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencari sumber energi alternatif di tengah gangguan jalur distribusi minyak dunia, terutama akibat konflik di sekitar Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama perdagangan minyak global.
”(Jika minyak yang dibeli dari Rusia tetap dikirim lewat Selat Hormuz), lebih baik Indonesia bernegosiasi dengan Iran soal Hormuz, seperti yang dilakukan Malaysia dan negara-negara lain,” ujar Radityo.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan adanya potensi kendala dalam rencana impor minyak dari Rusia.
”Pemerintah perlu memberi justifikasi yang jelas, ’jalan-jalan’ ke luar negeri ini dapat apa saja secara praktis dan teknis? Jangan hanya MoU (nota kesepahaman) saja. Kalau benar dapat minyak, perlu dibuka juga lewat jalur mana, dan apakah sudah siap dengan sanksi Uni Eropa,” kata Radityo.
Akademisi hubungan internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai efisiensi distribusi masih menjadi tantangan jika pengiriman tetap melalui Selat Hormuz.
Selain itu, ia menyoroti risiko dampak sanksi dari Uni Eropa terhadap negara-negara yang menjalin kerja sama energi dengan Rusia sejak konflik dengan Ukraina pada 2022.
”Tindak lanjut dari MoU itu di level teknis yang kita tunggu, bukan malah kunjungan luar negeri di saat avtur mahal dan pengeluaran negara jadi terbatas,” ujar Radityo.
Menurut Radityo, pemerintah perlu memastikan kejelasan teknis dari setiap kesepakatan, termasuk jalur distribusi minyak dan implikasi kebijakan luar negeri yang mungkin timbul.
Ia juga menekankan pentingnya realisasi konkret dari berbagai nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya.
Di sisi lain, kunjungan ini dinilai sebagai langkah diplomasi untuk menjaga keseimbangan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan di kalangan analis.
”Di titik ini, AS dan Rusia (pun) tidak sebermusuhan itu. Buktinya, Trump sering berkomunikasi lewat telepon dengan Putin,” kata Radityo.
