JCCNetwork.id- Wacana penerapan sistem “war tiket haji” sebagai solusi mengatasi panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia menuai kritik dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menilai skema tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan baru di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026), Maman menegaskan bahwa sistem berbasis kecepatan akses digital itu berisiko merugikan calon jemaah yang telah menunggu giliran keberangkatan selama bertahun-tahun. Ia menyebut, mekanisme tersebut justru dapat mengabaikan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang wacana war tiket haji. Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun,” ujar Maman di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, calon jemaah yang masa tunggunya sudah mendekati jadwal keberangkatan berpotensi tersisih hanya karena kalah cepat dalam proses pemesanan tiket secara daring. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerataan kesempatan beribadah yang selama ini dijaga pemerintah.
“Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ibadah haji yang menjadi hak seluruh umat justru berubah menjadi kompetisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Selain itu, Maman juga menyoroti ketimpangan infrastruktur digital di berbagai wilayah Indonesia. Ia mengingatkan bahwa masyarakat di daerah terpencil dengan akses internet terbatas dan literasi digital yang rendah akan semakin dirugikan jika kebijakan tersebut diterapkan.
Ia mempertanyakan keadilan sistem yang mengandalkan kecepatan teknologi, sementara tidak semua calon jemaah memiliki akses dan kemampuan yang sama. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengubah ibadah haji menjadi ajang kompetisi berbasis teknologi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, khususnya masyarakat di wilayah perkotaan.
Lebih lanjut, Maman meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengadopsi kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah lebih fokus pada langkah-langkah strategis yang bersifat jangka panjang dalam mengatasi persoalan antrean haji.
Salah satu solusi yang disarankan adalah memperkuat diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji bagi Indonesia. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data antrean dan sistem manajemen haji secara keseluruhan.
Maman menilai, peningkatan kuota dan perbaikan tata kelola akan lebih efektif dalam menjawab persoalan klasik antrean panjang dibandingkan dengan menerapkan sistem yang berpotensi memicu ketidakadilan baru.
“Sistem war tiket ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi jangka panjang dan transparansi data antrean agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Ia pun mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tetap mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas, sehingga seluruh calon jemaah memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji tanpa terhambat oleh faktor non-substansial seperti akses teknologi.
